Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Warisan Setelah Adanya Pembagian Hak Waris Di Kota Baubau

Abstract

Perjanjian sewa-menyewa tanah warisan setelah adanya pembagian hak waris kepada para ahli waris pada pokoknya adalah batal demi hukum, karena kesepakatan yang di buat oleh para pihak tidak memenuhi unsur ke-4 (Empat) syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, dimana perjanjian sewa-menyewa tersebut hanya melibatkan dua ahli waris saja, serta objek yang disewakan bukan kepunyaan dari pihak yang menyewakan, sehingga perjanjian menyewa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya perjanjian yang telah dilakukan batal demi hukum. Pihak penyewa (ahli waris dari alm. Idrus) dapat menuntut ganti kerugian terhadap sewa-menyewa tanah warisan kepada pihak yang menyewakan (yang dimaksudkan, alm. Harusi dan alm. Syaharudin) dimana yang menyewakan tidak memiliki kedudukan hukum atas obyek yang diperjanjikan. Karena batal demi hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka penyewa tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada Asni karena secara hukum kedudukan para pihak dikembalikan pada keadaan semula, maka demi hukum penyewa tidak berhak mendapatkan kembali uang sewa kepada Asni.