(untitled) (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 2022)
Sub sektor hortikultura sebagai salah satu sub-sektor unggulan dalam pembangunan pertanian, telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu komoditas yang cukup diminati pasar. Salah satu faktor pendukung pengembangan agribisnis hortikultura adalah pemberdayaan petani melalui pengembangan kelembagaan. Untuk mampu merumuskan bentuk kelembagaan yang sesuai, maka pemahaman terhadap kelembagaan lokal masyarakat merupakan langkah awal yang penting. Pemahaman terhadap kelembagaan dilakukan dengan mengidentifikasi kelembagaan lokal, potensi dan perannanya. Pemahaman tersebut akan memudahkan dalam menyusun strategi penguatan kelembagaan lokal. Kualitas kelembagaan yang bagus akan berpengaruh pada kecakapan dalam mengelolah usaha agribisnis hortikultura yang digeluti. Belakang ini, kelembagaan telah menjadi hal yang sangat bernilai karena implementasi pembangunan diera modern selalu berkorelasi dengan lembaga atau organisasi yang dibentuk sebagai wahana transfer modal dan teknologi Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Teridentifikasinya kelembagaan lokal pada pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Bantaeng, 2). Mengetahui strategi penguatan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis hortikultura di Kabupaten Bantaeng. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif dengan teknik analisis data SWOT. Kelembagaan lokal yang ada dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura diantaranya adalah lembaga Public Sector (BP3K, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh serta Dinas Pertanian). Lembaga Voluntary Sector (Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Unit Desa dan Koperasi Tani). Lembaga Private Sector (Kios Pengecer dan Kelompok Usaha Bersama). Strategi yang perlu diterapkan dalam penguatan kelembagaan agribisnis lokal adalah peningkatan SDM Lembaga secara berkelanjutan dan pelibatan Pemuda tani dalam struktur kepengurusan lembaga agribisnis, Pelatihan manajemen pengelolaan adminitrasi lembaga berbasis digital, Peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan dan pemanfaatan dukungan pemerintah secara maksimal, Maksimalisasi peran dan fungsi kelembagaan serta pengurus lembaga dan meningkatkan kesadaran berlembaga bagi semua anggota serta peningkatan pelayanan kepada seluruh anggota kelompok dan konsumen.