Jurnal Nomokrasi
type: channel
description: NOMOKRASI adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai jurnal akses terbuka, Nomokrasi hadir sebagai wadah bagi mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia untuk mempublikasikan gagasan akademiknya dalam bidang hukum dan konstitusi. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, dengan setiap artikel melewati proses review double-blind yang ketat. Keputusan akhir mengenai penerimaan artikel berada di tangan Dewan Redaksi, berdasarkan rekomendasi dari peer reviewer yang berkompeten di bidangnya. Sebelum mengirimkan naskah, pastikan Anda telah membaca dan mengikuti pedoman serta format penulisan yang telah kami sediakan. Naskah yang tidak memenuhi ketentuan akan dikembalikan sebelum memasuki tahap review lebih lanjut. Mari berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan konstitusi bersama Jurnal Nomokrasi! e-ISSN: XXXX-XXXX Lawan Bicara Kawan Berpikir
publisher: Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
language: id
publication name: Jurnal Nomokrasi
copyright: Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi jurnal ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
items: Dekonstruksi Hak Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR: Analisis Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 Perspektif Keadilan Rawls
items: KONFIGURASI KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG: STUDI KOMPARATIF ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
items: AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK
items: IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 : REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA
items: ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KOTA MAKASSAR
items: KONSTITUSI,KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN DILEMA APARAT DALAM MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI
items: Perselisihan Pilkada LEGALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH: SUATU KAJIAN KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBATASAN KONSTITUSIONALISME
items: PROBLEMATIKA IMPUNITAS: STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA
items: RESPON KETERTINGGALAN INDONESIA DALAM UNSUR BIRU: KAITAN BLUE CONSTITUTION DAN PENGAKUAN KEDAULATAN DALAM REKONSTRUKSI UUD 1945
items: SENTRALISASI KEKUASAAN DI PARLEMEN: IMPLIKASI DOMINASI SUARA FRAKSI TERHADAP DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA
items: SKEMA POPULAR INITIATIVE MELALUI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN KOTAK KOSONG PILKADA DALAM MEWUJUDKAN ELECTORAL PANCASILA JUSTICE
items: Membatasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan presiden: Studi perbandingan negara Amerika Serikat
items: SMART COURT AND JUDICIARY: REFORMASI SISTEM KEAMANAN PERADILAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PELANGGARAN PROTOKOL PERSIDANGAN
items: TELAAH MENDALAM ATAS URGENSI ASIMILASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM TUBUH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION
items: RELEVANSI YURIDIS MANTAN NARAPIDANA DALAM KONTESTASI POLITIK: TELAAH KRITIS HAM DALAM PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY
items: REFORMASI BIROKRASI: PERLINDUNGAN HAK PILIH APARATUR SIPIL NEGARA BERLANDASKAN PILAR NETRALITAS
items: PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI PADA LINGKUP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA
items: ANALISIS KOMPARATIF RANCANGAN LPPDP INDONESIA DENGAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA SINGAPURA DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DATA PRIBADI
items: URGENSI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PILKADA DEMI MEWUJUDKAN MASA DEPAN CERAH UNTUK DAERAH
items: URGENSI REFORMASI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP UNTUK MEMPERKUAT REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA
items: TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM: PERBEDAAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
items: SOFT TRIAS POLITICA: MENGUJI RELEVANSI DAMPAK ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN DI INDONESIA
items: REKONSTRUKSI OBJECTUM LITIS DAN SUBJECTUM LITIS DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
items: MENYOAL TINDAK LANJUT KPU TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCAPUTUSAN MA
items: UJI PROPORSIONALITAS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM MEGUKUR KETEPATAN PENERAPANNYA
items: EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI
items: PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEREDAM FENOMENA PERSONALISASI PARTAI POLITIK
items: RASIONALISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN DI PTUN
items: PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT
items: AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

Dekonstruksi Hak Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR: Analisis Putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025 Perspektif Keadilan Rawls
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 terhadap skema pensiun seumur hidup anggota DPR dalam kerangka filsafat hukum John Rawls. Masalah utama yang dikaji adalah anomali regulasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang menciptakan ketimpangan distribusi kesejahteraan antara pejabat negara dengan masyarakat umum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah ratio decidendi Mahkamah melalui teori Justice as Fairness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan dekonstruksi hukum terhadap UU 12/1980 yang dinilai sebagai produk hukum "fosil" karena tidak lagi relevan dengan struktur ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 dan melanggar prinsip kepastian hukum. Melalui lensa John Rawls, putusan ini merupakan manifestasi dari Difference Principle dan Veil of Ignorance, di mana Mahkamah bertindak sebagai institusi penyeimbang untuk menghapus privilese elitis yang membebani fiskal negara. Penelitian menyimpulkan bahwa judicial activism yang dilakukan Mahkamah bertujuan untuk memaksa rekonstruksi regulasi hak administratif pejabat negara yang lebih proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip keadilan distributif demi kemaslahatan kelompok yang paling tidak beruntung (the least advantaged).
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Rizki Mubarok
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Nomokrasi
date: 2026-04-29
publication date: 2026-04-29
starting page: 295
ending page: 305

KONFIGURASI KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG: STUDI KOMPARATIF ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
type: item
description: Pengujian konstitusionalitas undang-undang merupakan instrumen fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern, namun konfigurasi kewenangannya berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konfigurasi kewenangan pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia menganut model terpusat dengan kewenangan eksklusif, putusan final, dan akses langsung, sementara Malaysia menganut model tersebar dengan sistem berjenjang dan mekanisme penyaringan. Tantangan yang dihadapi bersifat simetris namun berlawanan: Indonesia menghadapi judicial overreach, sementara Malaysia menghadapi ouster clause. Penelitian ini menyimpulkan diperlukan penguatan self-restraint di Indonesia dan penolakan ouster clause di Malaysia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: M. Mustofah Bisri
rights: Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Nomokrasi
date: 2026-04-29
publication date: 2026-04-29
starting page: 276
ending page: 294

AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK
type: item
description: Profesi hakim memegang peran sentral dalam penegakan hukum dan keadilan di bawah Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Selain keahlian hukum, profesi ini menuntut integritas moral yang tinggi, mencakup kejujuran, keberanian, dan kemandirian. Kemandirian lembaga peradilan harus diimbangi dengan akuntabilitas untuk mewujudkan hakim yang bermartabat. Studi ini bertujuan mengkaji urgensi penguatan integritas dan akuntabilitas hakim melalui pendekatan studi literatur hukum. Penelitian menemukan bahwa persepsi keadilan kerap dipengaruhi posisi sosial, meskipun asas equality before the law dijamin dalam Pasal 28D(1) UUD 1945. Kebaruan studi ini terletak pada gagasan harmonisasi keadilan dalam tiga dimensi hukum, moralitas, dan keadilan sosial serta penegasan bahwa keadilan harus menjadi prioritas utama dibanding isu HAM atau aspek legalistik semata. Simpulan menunjukkan bahwa integritas dan akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun peradilan yang adil, bermartabat, dan efektif melindungi hak warga negara. Kata Kunci : Akuntabilitas, Integritas Hakim, Kekuasaan Kehakiman
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Naufal Yusuf Maula Muhammad
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 209
ending page: 220

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 : REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA
type: item
description: Pemilihan umum merupakan wujud kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 mengubah tafsir keserentakan Pemilu yang selama ini dipahami sebagai penyelenggaraan seluruh pemilihan dalam satu waktu, menjadi model klasterisasi antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dengan metode yuridis normatif, hasil analisis menunjukkan bahwa pemisahan jadwal Pemilu berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD pada tahun 2029, serta berimplikasi pada ketidaksesuaian periodisasi lima tahunan dalam UUD 1945. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konseptual terhadap transisi sistem Pemilu serentak menuju model klasterisasi dalam perspektif living constitution. Kesimpulannya, diperlukan rekonstruksi hukum Pemilu agar pelaksanaan putusan MK tetap selaras dengan asas kedaulatan rakyat, kesinambungan pemerintahan, dan stabilitas demokrasi konstitusional.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Adam Fadillah Al Basith
creator: Rayhan Alhakim
creator: Hanifah Khusnul Khatimah
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 242
ending page: 261

ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KOTA MAKASSAR
type: item
description: Pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi tantangan besar, khususnya di TPA Tamangapa yang telah mengalami overcapacity sejak 2019 dan masih menggunakan sistem open dumping, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Masalah ini diperburuk dengan minimnya alokasi anggaran dan kurangnya pengelolaan yang efektif, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran sampah di Kota Makassar dengan pendekatan konstitusional, serta mengevaluasi partisipasi publik dalam perencanaan dan alokasi anggaran untuk kebijakan pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis dengan pendekatan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada instrumen hukum yang mendukung pengelolaan sampah, implementasinya masih terbatas, dengan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar masih minim dan belum optimal.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Abd Rahman
creator: Muhammad Fikri
creator: Haura Mudya Maysha
creator: Adrian
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 221
ending page: 241

KONSTITUSI,KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN DILEMA APARAT DALAM MENGHADAPI AKSI DEMONSTRASI
type: item
description: Ketegangan inheren antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum merupakan tantangan utama di negara demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur demonstrasi di Indonesia serta faktor-faktor sistemik yang berkontribusi pada dilema yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, analisis ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan (das sein vs. das sollen) antara kerangka hukum yang canggih dan protektif terhadap hak (UUD 1945, UU No. 9/1998, Perkap No. 7/2012) dengan implementasinya di lapangan yang sering kali diwarnai oleh tindakan represif yang mengabaikan asas proporsionalitas dan nesesitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan doktrin keseimbangan kepentingan dan proporsionalitas sebagai lensa analisis utama untuk mendekonstruksi "dilema" aparat, dengan membingkainya kembali sebagai kegagalan penerapan hukum alih-alih sebuah paradoks yang tak terpecahkan. Kesimpulannya, dilema aparat diperparah oleh isu sistemik, termasuk budaya impunitas dan akuntabilitas yang lemah, yang secara kolektif melanggengkan siklus kekerasan dalam aksi demonstrasi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Muhammad Arafat
creator: Rizki Mulyaningsih
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-10-30
publication date: 2025-10-30
starting page: 193
ending page: 208

Perselisihan Pilkada LEGALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH: SUATU KAJIAN KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBATASAN KONSTITUSIONALISME
type: item
description: Pada awalnya perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah menjadi domain Mahkamah Agung, kewenangan ini berpindah, hingga Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang mengukuhkan kewenangan permanen terhadap MK. Jurisprudensi tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 22E UUD NRI 1945. Secara yuridis, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Terdapat inkonsistensi interpretasi konstitusi, melampaui konstruksi UUD NRI 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (recht vacuum) dan cenderung abuse of power. Karena itu MK wajib menerapkan interpretasi konstitusional yang konsisten terhadap UUD NRI 1945 untuk menjaga kepastian hukum. Serta menerapkan kerangka paham konstitusionalisme terbatas, dengan mangacu tiga parameter utama yaitu keselarasan dengan konstruksi hukum, menjunjung prinsip konstitusi, dan perlindungan hak warga negara.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: juwita juwita
creator: Muslim Haq. M.
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 262
ending page: 275

PROBLEMATIKA IMPUNITAS: STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA
type: item
description: Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penelitian ini menganalisis problematika tersebut melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan dengan Afrika Selatan. Hasil menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya kemauan politik, tidak sinkronnya kerja antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, budaya impunitas yang mengakar, serta hambatan pembuktian secara hukum. Akibatnya, kasus-kasus HAM berat di masa lalu tidak terselesaikan secara adil. Sebagai perbandingan, Afrika Selatan berhasil membangun model penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dapat menjadi rujukan dalam menciptakan keadilan transisional di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Aluna Putri Sagita
creator: Adel Zain Filadelfia
creator: Aluna Putri Sagina
creator: Annisa Almaqhvira
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 150
ending page: 162

RESPON KETERTINGGALAN INDONESIA DALAM UNSUR BIRU: KAITAN BLUE CONSTITUTION DAN PENGAKUAN KEDAULATAN DALAM REKONSTRUKSI UUD 1945
type: item
description: Tantangan negara berkembang membuat sektor laut, udara, dan ruang angkasa selalu dinomorduakan. Kondisi ini terlihat dari pengaturan pada konstitusi Indonesia yang hanya memuat sebagian sangat kecil mengenai unsur biru. Padahal, kekayaan negara banyak ditemukan dan harus dikembangkan pada unsur ini. Analisis ini menjadi penting untuk melihat status quo Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundang-undangan. Analisis yang ditemukan bahwa masih terdapat ketertinggalan seperti batas wilayah yang belum dikonkretkan, optimalisasi yang kurang, dan regulasi tumpang tindih. Berbanding dengan negara seperti Jepang, Singapura, dan Filipina yang berhasil membangun regulasi yang kuat mengenai laut. Sehingga memberikan kontribusi yang amat pesat. Penemuan mengenai kajian terkait blue constitution masih amat sulit ditemui di Indonesia. Sehingga kesimpulannya diperlukan perhatian melalui revisi pasal UUD 1945 terutama pasal 33 ayat (3) dan penguatan regulasi untuk mengoptimalkan unsur biru.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Aluna Putri Sagina
creator: Ratu Azra Azzahra
creator: Adisti Zakia Putri
creator: Aluna Putri Sagita
creator: Annisa Almaqhvira
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 137
ending page: 149

SENTRALISASI KEKUASAAN DI PARLEMEN: IMPLIKASI DOMINASI SUARA FRAKSI TERHADAP DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA
type: item
description: Penelitian ini mengkaji dominasi suara fraksi dalam pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi perwakilan. Praktik sentralisasi kekuasaan di tubuh parlemen melalui fraksi telah mereduksi peran individu anggota DPR sebagai wakil rakyat, karena suara politik mereka kerap ditentukan oleh kebijakan partai. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai peraturan internal DPR, peraturan perundang-undangan, serta praktik perbandingan dengan sistem legislatif di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme voting berbasis fraksi di Indonesia memperlemah fungsi representasi dan akuntabilitas individu anggota parlemen. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi peran fraksi, penerapan mekanisme conscience vote, dan peningkatan transparansi pemungutan suara sebagai langkah untuk memperkuat demokrasi representatif di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
creator: Josua Satria Collins
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 163
ending page: 177

SKEMA POPULAR INITIATIVE MELALUI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN KOTAK KOSONG PILKADA DALAM MEWUJUDKAN ELECTORAL PANCASILA JUSTICE
type: item
description: Dinamika politik di Indonesia selalu menemukan banyak tantangan. Hal tersebut juga terjadi dalam ikhtiar negara menyelenggarakan pemilihan umum yang saat ini memiliki berbagai masalah salah satunya ditandai dengan munculnya kotak kosong. Munculnya fenomena tersebut menjadi pertanda penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Maka dari itu, diperlukan mekanisme yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Melalui penelitian doktrinal yang didukung dengan studi kepustakaan, artikel ini akan menjabarkan fakta dan data terkait kemunculan kotak kosong serta mengulik solusi yang paling efektif. Melalui metode deskriptif-analitis, pembahasan dari artikel ini akan menjelaskan mengenai penerapan skema Popular Initiative yang didukung dengan studi komparasi dari negara lain untuk melihat potensi efektivitasnya apabila diterapkan di Indonesia guna mencapai keadilan restoratif Pancasila.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Muhammad Victor Ali
creator: Najwa Lathfa Ashila
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 123
ending page: 136

Membatasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan presiden: Studi perbandingan negara Amerika Serikat
type: item
description: Penelitian ini membahas pembatasan kewenangan legislatif Presiden dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup perspektif konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, studi ini menyoroti peran penting Presiden dalam pembentukan hukum bersama DPR. Pembatasan diperlukan karena Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres). Sementara itu, model Amerika Serikat membatasi peran Presiden dalam legislasi dan memberikan kewenangan penuh kepada Congress. Indonesia dapat belajar dari sistem ini untuk memastikan pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan mencegah pengaruh eksekutif yang berlebihan dalam proses pembentukan hukum.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Wahyu Rizki Farizma
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 178
ending page: 192

SMART COURT AND JUDICIARY: REFORMASI SISTEM KEAMANAN PERADILAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PELANGGARAN PROTOKOL PERSIDANGAN
type: item
description: Pengadilan di Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan keadilan yang berintegritas, terutama terkait keamanan dan kepatuhan protokol persidangan. Pelanggaran protokol persidangan, seperti kekerasan terhadap hakim dan gangguan jalannya sidang, mengurangi kepercayaan publik dan legitimasi peradilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pentingnya penerapan reformasi sistem keamanan peradilan melalui website Smart Court sebagai solusi dalam meningkatkan keamanan dan tata kelola persidangan. Hasil menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih kurang membahas terkait platform pelaporan dan lemahnya pengawasan. Penelitian tersebut hanya menyorot minimnya edukasi masyarakat sebagai penyebab utama pelanggaran, padahal banyaknya insiden seperti pemukulan hakim dan kerusuhan sidang mencerminkan urgensi reformasi sistem keamanan persidangan. Penerapan Smart Court diharapkan mampu menciptakan pengadilan yang aman, tertib, dan berwibawa, mengimplementasikan PERMA Nomor 6 Tahun 2020, demi menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Irma Idris
creator: Rian Hidayat
creator: Kadarudin
creator: Leonito Ribeiro
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 111
ending page: 122

TELAAH MENDALAM ATAS URGENSI ASIMILASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM TUBUH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION
type: item
description: Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara melalui prinsip negara hukum. Sehingga Tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional yang termuat di dalam konstitusi. Penelitian ini ialah penelitian normative dengan dua pendekatan. Dari hasil penelitian ditemukan yakni, pertama, Penerapan Constitutional Complaint selaras dengan democratischerechtsstaat agar menjamin pemulihan hak konstitusional yang telah tertuang dalam konstitusi. Kedua, dilakukannya amandemen konstitusi dengan menambahkan kewenangan MK dalam pasal 24C UUD NRI 1945. Dan ketiga, membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terbaru yang khusus mengatur mengenai konsep beracara Constitutional Complaint. Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dan memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia. Serta memberikan legitimasi kewenangan MK sebagai the guardian of constitution.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Nurfarah Zam Zani Muhliyas
creator: Hermawan Susanto
creator: Fadillah Nur Al Zahra
rights: Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 100
ending page: 110

RELEVANSI YURIDIS MANTAN NARAPIDANA DALAM KONTESTASI POLITIK: TELAAH KRITIS HAM DALAM PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY
type: item
description: Permasalahan mengenai mantan narapidana dalam konteks politik di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak mantan kandidat yang berupaya berpartisipasi dalam politik. Namun stigma sosial dan peraturan hukum yang membatasi hak politik mereka sering kali menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji relevansi yuridis seorang mantan narapidana dalam sebuah kontestasi politik dengan suduk pandang constitutional government dan demokrasi dengan berlandaskan HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Artikel ini menjadi penting karena membawa sudut pandang baru. Hasil penelitian menunjukan hukum publik yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menutup akses mantan narapidana berkontestasi politik dan yang berhak membatasi atau mencabut hak politik seseorang adalah kewenangan dari pengadilan. Untuk dapat meninjau penerapan pemenuhan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum dan penegakan sanksi atas pelanggaran, diperlukan justifikasi dari pengadilan dan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai kebebasan HAM.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Endriyani Lestari
creator: Dwi Cornelita Anggraini
creator: Fitria Damayanti
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 85
ending page: 99

REFORMASI BIROKRASI: PERLINDUNGAN HAK PILIH APARATUR SIPIL NEGARA BERLANDASKAN PILAR NETRALITAS
type: item
description: Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu merupakan isu krusial yang terus menjadi sorotan, mengingat ASN berperan vital dalam menjaga birokrasi yang bebas dari kepentingan politik. Meski ASN memiliki hak pilih sebagai warga negara, pembatasan pada netralitas mereka sering kali berujung pada ketidakadilan dan politisasi, terutama ketika kepentingan politik masuk ke dalam birokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi ASN rentan dipolitisasi, terutama ketika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dipegang oleh kepala daerah yang berafiliasi politik. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan merekomendasikan revisi Undang-Undang ASN, di mana kewenangan PPK seharusnya dialihkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian diperlukan adanya sinergitas antara BKN dan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN serta optimalisasi forum pelaporan untuk ASN yang terintimidasi dalam menggunakan hak pilih.
subject: Articles
  topic: section
creator: Aulia Ramadhani
creator: Saskina Widyarti
creator: Putri Meilina Amran Habai
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-24
publication date: 2024-10-24

PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI PADA LINGKUP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA
type: item
description: Implementasi supremasi konstutusi di Indonesia masih menghadapi tangangan, terlihat dari polemik antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudisial. Sehingga diperlukan analisis terkait penegakan supremasi konstitusi telah sesuai dengan amanat UUD 1945 dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesai dengan pembahasan akan berfokus pada pengangkatan supremasi konstitusi pada konteks rule of law dan constitunional democracy. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kekeliruan pada penafsiran antara supremasi konstitusi dengan siupremasi parlemen, hal ini karena adanya keterlibatan pada kepentingan kelompok tertentu. Supremasi konstitusi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, sehingga diperlukan keseralarasan antar lembaga dan konsistensi untuk menjunjung tinggi konstitusi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: Istikhomah
creator: Zaskiya Amalina
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 75
ending page: 84

ANALISIS KOMPARATIF RANCANGAN LPPDP INDONESIA DENGAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA SINGAPURA DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN DATA PRIBADI
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk merancang model Lembaga Pelaksana Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) yang ideal bagi Indonesia, dengan merujuk pada praktik terbaik lembaga perlindungan data di negara lain, khususnya Singapura. Meningkatnya aktivitas digital dan serangan siber, telah menyoroti urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, absennya LPPDP sebagai lembaga pengawas yang independen menjadi kendala dalam penegakan hukum dan pengawasan perlindungan data. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan peraturan perundang-undangan, penelitian ini membandingkan rancangan LPPDP dengan Personal Data Protection Commission (PDPC) dan Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) di Singapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPDP perlu dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan yang kuat dalam penegakan hukum dan pengawasan menyeluruh. Model PDPC dan SNDGG dapat menjadi acuan dalam membentuk lembaga yang efektif di Indonesia. Dengan demikian, pembentukan LPPDP diharapkan dapat meningkatkan pelindungan data pribadi, memberikan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola data di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Muhammad Fadel Adhyputra
creator: Thoriq Ahmadi
creator: Mohammad Rifqi
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 56
ending page: 74

URGENSI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PILKADA DEMI MEWUJUDKAN MASA DEPAN CERAH UNTUK DAERAH
type: item
description: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan demokratis, oleh karena itu peran masyarakat sebagai penunjang utama diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan proses pemilu. Penelitian ini menggunakan data primer, data Primer riset ini diperoleh melalui riset secara langsung dengan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Observasi lapangan dilakukan di Lingkungan Lembae Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru untuk mengidentifikasi situasi-situasi sosial. Dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur, jurnal-jurnal riset; dan undang-undang dan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan literatur, kemudian dikaji secara mendalam guna memperdalam kajian teoritis dan melengkapi data-data dalam riset. Penelitian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah, kriteria kandidat, dan dampak partisipasi aktif masyarakat. Hasilnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah mengikuti penyuluhan. pemahaman yang lebih luas pada masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
creator: Eka Merdekawati Djafar
creator: juwita juwita
creator: Andi Sagira
creator: Andi Budiman
creator: Muhammad Fikri
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-12
publication date: 2024-10-12

URGENSI REFORMASI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP UNTUK MEMPERKUAT REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA
type: item
description: Adanya indikasi keberpihakan presiden terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024 menjadi isu hangat di masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, menarik minat pasangan calon untuk menjadikannya sebagai sarana dalam menaikkan elektabilitas. hal ini ini berujung pada pertanyaan apakah Tindakan presiden dalam mendukung salah satu paslon termasuk ke dalam penyalahgunaan kekuasaan atau penyalagunaan wewenang?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa presiden terlihat jelas menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon. dan perbuatan tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab dari masalah tersebut adalah diperbolehkannya Menteri untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya Ketika mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Oleh karena itu, demi menciptakan etika ketatanegaraan yang baik, maka menteri yang mengajukan diri sebagai seorang presiden sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya meskipun undang-undang tidak mengharuskan hal tersebut.
subject: Articles
  topic: section
creator: asrina ashrie
creator: Anugrah Anugrah
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-04-30
publication date: 2024-04-30

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM: PERBEDAAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
type: item
description: Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan dua konsep yang berbeda yang kerap kali disamakan maknanya. Dan penyalahgunaan kekuasaan rentan dilakukan oleh petahana untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam perbedaan konsep antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta korelasinya dengan keluarga petahana yang mencalonkan dalam pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah letak kecondongan dari kedua konsep tersebut, penyalahgunaan kewenangan lebih condong bagaimana suatu kewenangan digunakan berbeda dengan tujuan aslinya, sementara penyalahgunaan kekuasaan lebih condong mengarah kepada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan konsep penyalahgunaan kekuasaan ini yang kemudian rentan dilakukan oleh petahana salah satunya dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang pemilu untuk memenangkan pasangan calon yang dipilihnya. Dengan demikian, dibutuhkan edukasi kepada para pemilih untuk bijak memilih paslon yang didukungnya.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Faturrachman SY.
creator: Nurwina Nurwina
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-04-30
publication date: 2024-04-30

SOFT TRIAS POLITICA: MENGUJI RELEVANSI DAMPAK ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN DI INDONESIA
type: item
description: Konsep pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia adalah metode strukturisasi lembaga oleh Montesquieu (1748). Permasalahan sistem kekuasaan negara Indonesia adalah tidak adanya standarisasi atas konsep pemisahan secara mutlak. UUD 1945 tidak hanya memberikan pemisahan atas kekuasaan, tetapi juga mengimplementasikan penggabungan kekuasaan. Hal ini yang kemudian memicu konsep Soft Trias Politica yang dianut oleh Indonesia. Dikarenakan terdapat kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling dicampuradukan guna mencapai Check and Balances pemerintahan negara. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk memberikan pemahaman atas esensi dari konsep Soft Trias Politica negara Indonesia dalam konteks ketatanegaraan. Karya tulis ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparasi ketatanegaraan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki pengaruh yang cukup berarti antara satu sama lain. Meskipun demikian, Soft Trias Politica dapat dikatakan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan yang efektif, walaupun di sisi lain penuh dengan intervensi politik.
subject: Articles
  topic: section
creator: Farell Bryan Ursipuny
rights: Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-04-30
publication date: 2024-04-30

REKONSTRUKSI OBJECTUM LITIS DAN SUBJECTUM LITIS DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
type: item
description: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari 27 kasus yang dimohonkan kepada MK, 6 diantaranya ditarik kembali oleh pemohon, 3 ditolak, 16 tidak diterima, 1 Mahkamah menyatakan tidak berwenang, dan hanya 1 permohonan yang dikabulkan. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh legal standing para pihak yang harus dipenuhi dengan objectum litis dan subjectum litis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu 1) Aspek yang menjadikan objectum litis dan subjectum litis SKLN harus dilakukan penafsiran yang lebih luas yaitu pertama, inkonsistensi putusan tentunya akan bermuara kepada tidak adanya kepastian hukum dan terciderainya asas equality before the law. Kedua, hendaknya dipahami bahwa kesamaan didalam hukum, bukan hanya pemberian hak-hak yang sama dalam konstitusi, melainkan juga jaminan proses masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusional. Ketiga, selain peranan sebagai the guardian of constitution, MK juga mempunyai peranan sebagai the protector of the citizen's constitutional rights. 2) Model ideal dalam penyelesaian SKLN yaitu, mengenai objectum litis, harus dimaknai sebagai kewenangan konstitusional yang diperoleh dari sumber kewenangan atribusi. Adapun mengenai ruang lingkup subjectum litis dapat dibuka ruang bagi lembaga negara penunjang yang dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik.
subject: Articles
  topic: section
creator: dirgan aswar
creator: Andriansyah Andriansyah
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-01-13
publication date: 2024-01-13

MENYOAL TINDAK LANJUT KPU TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCAPUTUSAN MA
type: item
description: Keterwakilan aspirasi perempuan dapat dicapai dengan hadirnya tokoh perempuan di parlemen. Namun realitanya, di Indonesia terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada pemberdayaan politik yang mencapai level 16,4%. Kondisi demikian memerlukan hukum sebagai jaminan yuridis untuk menjadi alat rekayasa sosial agar angka partisipasi politik perempuan dapat meningkat. Namun dengan adanya norma yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah” menimbulkan kekhawatiran publik terhadap akan semakin meningkatnya kesenjangan perempuan. Sehingga norma ini pada berikutnya diajukan ke Mahkamah Agung dan telah dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu. Tindak lanjut dari KPU terhadap putusan tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat dinas ke partai politik. Surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU ini yang kemudian diperlukan kajian yang komprehensif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui dua pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwasanya surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU terhadap partai politik tidak memiliki daya hukum yang mengikat, karena surat dinas tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Sehingga merevisi PKPU adalah solusi ideal dalam menyikapi putusan MA. Dan dengan merevisi PKPU, mekanisme pembulatan ke atas pada penghitungan 30% keterwakilan perempuan juga akan memenuhi teori kebenaran hukum.
subject: Articles
  topic: section
creator: akbar kurniawan
creator: Isdarma Sahyan
creator: Andi Ainun Annisa Sari
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-12-16
publication date: 2023-12-16

UJI PROPORSIONALITAS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM MEGUKUR KETEPATAN PENERAPANNYA
type: item
description: Presidential Threshold merupakan besaran suara yang harus diperoleh suatu partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dari partai politiknya. Penelitian tentang Presidential Threshold sejatinya sudah banyak dibahas diberbagai literatur. Namun dalam penerapannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan dalam tataran ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga isu terkait Presidential Threshold tetap relevan untuk dikaji. Banyaknya jumlah permohonan judicial review yang masuk di mahkamah konstitusi, mengindikasikan banyak warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh persyaratan ini, dan sisi lain juga membuktikan telah terjadi gap antara pembuat undang-undang dengan masyarakat. Meskipun tujuan dari penerapan Presidential Threshold adalah untuk memperkuat sistem presidensil dan memberikan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi penerapannya tetap harus dilandasi dengan alasan rasional dan proporsional. Adanya hak yang dibatasi, tentunya diperlukan pengujian terhadap proporsionalitasnya. Dengan menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan teori, penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan penerapan Presidential Threshold dari aspek proporsionalitasnya. Dari hasil analisis, setelah menghubungkan antara tujuan dengan cara, lalu kemudian hasil akhir yang dicapai, menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold tidak memenuhi aspek proporsionalitas sehingga terhadap penerapannya perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan hasil yang kami temukan, diharapkan membawa perspektif baru terhadap penerapan Presidential Threshold. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, dengan penerapan Presidential Threshold yang tidak memenuhi proporsionalitas, maka dibutuhkan suatu rekonstruksi ulang terhadap penerapannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh pemberlakuan Presidential Threshold.
subject: Articles
  topic: section
creator: Andi Marsha Malika
creator: Jaizah Fashiha Farid
creator: Ananda Fahrezi Mappakanro
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-11-29
publication date: 2023-11-29

EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI
type: item
description: Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009, telah menegaskan keabsahan sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan umum di beberapa daerah Papua, karena dianggap sudah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Memasuki pemilu 2024, banyaknya data yang menunjukkan perselisihan maupun kecurangan-kecurangan terhadap penggunaan sistem noken membuat relevansi, konstitusionalitas, maupun nilai-nilai dari sistem noken kembali diperdebatkan. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Melalui tulisan ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman baru terkait penggunaan sistem noken selama ini dan apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya ke depan. Berdasarkan hasil analisis, secara konstitusional sistem noken bertentangan dengan pasal 22E karena tidak menganut asas rahasia, namun melihat dari sisi kemanfaatannya, penggunaan sistem noken tetap layak dipertahankan. Sementara dari perspektif demokrasi, penggunaan sistem noken merupakan cara yang telah disepakati secara kolektif sehingga mengakomodir nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Pun terjadinya perselisihan maupun kecurangan pada penggunaan sistem noken terjadi karena kurang ketatnya pengawasan diakibatkan tata kelola administrasi yang buruk. Dengan demikian, perlu dilakukannya pemetaan sistem noken berdasarkan distrik yang ada di Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang akan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua serta melakukan evaluasi tata kelola administrasi yang rigid. Dan untuk memberikan kedudukan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan sistem noken, dibutuhkan keselarasan ketentuan mengenai sistem khusus pemilu dengan dibunyikan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
subject: Articles
  topic: section
creator: Anugrah Putra Rabbani Warian
creator: Nursabrina
creator: Yusbi Ricardo Pabua
creator: Andi Muhammad Haswir Hamsyah
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-11-29
publication date: 2023-11-29

PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEREDAM FENOMENA PERSONALISASI PARTAI POLITIK
type: item
description: Personalisasi partai politik telah menjadi fenomena yang meresap dalam kehidupan mayoritas partai politik di Indonesia. Akar permasalahan fenomena ini terletak pada tidak diaturnya masa jabatan ketua umum partai politik sehingga memunculkan individu-individu yang dinaggap lebih besar daripada partai. Akan tetapi di satu sisi, partai politik tidak bisa menghindari ketergantungan pada tokoh-tokoh kunci yang menjadi wajah eksistensinya. Tanpa kehadiran tokoh tersebut, elektabilitas partai politik cenderung terkikis. Namun, permasalahan ini membawa dampak serius pada fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks ini, tulisan ini berupaya untuk memberikan pandangan baru dalam menangani fenomena personalisasi partai politik dan menekankan pentingnya pengaturan masa jabatan ketua umum partai. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan teori dan konseptual, dengan berlandaskan pada data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai adalah kunci untuk mengatasi fenomena personalisasi, masa jabatan yang terbatas dapat membawa dampak positif pada kehidupan partai politik di Indonesia. Namun, dalam mengatur masa jabatan ketua umum, perlu diberikan kelonggaran dengan konsep "No Immediate Re-election." Konsep ini memungkinkan individu untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum partai setelah penggantinya telah menjabat satu periode. Dengan demikian, melalui konsep ini individu tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus memberikan batasan agar fenomena personalisasi dapat teratasi.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Faturrachman SY.
creator: Sultan Sultan
creator: Regina Aprialni
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-10-30
publication date: 2023-10-30

RASIONALISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN DI PTUN
type: item
description: Artikel ini ditulis untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai salah satu lembaga tata usaha negara yang menegakan pengawasan kode etik pemilihan umum. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada dasarnya bukanlah merupakan lembaga yang memiliki fungsi peradilan untuk melakukan vonis. Sehingga putusannya bersifat final menimbulkan kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. pada praktiknya banyak permasalahan yang timbul terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan keberlakuan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun jika melihat kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final atau menimbulkan dampak langsung pada objek putusan menjadi perdebatan untuk dapat menguji putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Guna menjawab pertanyaan tersebut penyusun melakukan analisis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sebagai pendekatan utama dan Pendekatan penunjang adalah konseptual (conceptual approach), komparatif mikro(micro comparative approach) dan analisis (analytical approach). Hasil dari analisis penulis menunjukan betapa pentingnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memperluas dan memperjelas kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memperoleh acces to justice dalam sistem peradilan di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Andriansyah
creator: Muhi'ah Maizaroh
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-02-02
publication date: 2023-02-02
starting page: 56
ending page: 67

PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT
type: item
description: Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan Water Front City melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Pada pelaksanaan eksekusi penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terjadi penelantaran terhadap masyarakat yang terdampak. Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun. Tulisan ini lahir untuk melihat apakah terjadi pertentangan antara peningkatan ekonomi dan hilangnya hak tempat tinggal warga negara dalam hal ini masyarakat Bulumba yang tinggal di pesisir Pantai Merpati. Guna melahirkan suatu preskripsi tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH
creator: Setiawan Jaya Kesuma Effendi
creator: Sefanya Maikhel Perdana Tosingke
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-02-02
publication date: 2023-02-02
starting page: 11
ending page: 21

AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK
type: item
description: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehen seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan restorative justice. Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Margareth Trisania
creator: Angellita Maspaitella
creator: Novianti Abidin
rights: Hak Cipta (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-02-02
publication date: 2023-02-02
starting page: 1
ending page: 10