Jurnal Nomokrasi
type: channel
description: NOMOKRASI adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebagai jurnal akses terbuka, Nomokrasi hadir sebagai wadah bagi mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia untuk mempublikasikan gagasan akademiknya dalam bidang hukum dan konstitusi. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, dengan setiap artikel melewati proses review double-blind yang ketat. Keputusan akhir mengenai penerimaan artikel berada di tangan Dewan Redaksi, berdasarkan rekomendasi dari peer reviewer yang berkompeten di bidangnya. Sebelum mengirimkan naskah, pastikan Anda telah membaca dan mengikuti pedoman serta format penulisan yang telah kami sediakan. Naskah yang tidak memenuhi ketentuan akan dikembalikan sebelum memasuki tahap review lebih lanjut. Mari berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan konstitusi bersama Jurnal Nomokrasi! e-ISSN: XXXX-XXXX Lawan Bicara Kawan Berpikir
publisher: Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
language: en
publication name: Jurnal Nomokrasi
copyright: Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi jurnal ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
items: ANALISIS DEKONSTRUKSI PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF JUSTICE AS FAIRNESS JOHN RAWLS
items: KONFIGURASI KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG: STUDI KOMPARATIF ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
items: AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK
items: IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 : REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA
items: ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KOTA MAKASSAR
items: JAMINAN KONSTITUSIONAL DEMONSTRAN DAN UJI PROPORSIONALITAS TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM
items: KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBATASAN KONSTITUSIONALISME KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
items: PROBLEMATIKA IMPUNITAS: STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA
items: RESPON KETERTINGGALAN INDONESIA DALAM UNSUR BIRU: KAITAN BLUE CONSTITUTION DAN PENGAKUAN KEDAULATAN DALAM REKONSTRUKSI UUD 1945
items: SENTRALISASI KEKUASAAN DI PARLEMEN: IMPLIKASI DOMINASI SUARA FRAKSI TERHADAP DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA
items: SKEMA POPULAR INITIATIVE MELALUI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN KOTAK KOSONG PILKADA DALAM MEWUJUDKAN ELECTORAL PANCASILA JUSTICE
items: MEMBATASI KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRESIDEN: STUDI PERBANDINGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT
items: SMART COURT AND JUDICIARY: REFORMASI SISTEM KEAMANAN PERADILAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PELANGGARAN PROTOKOL PERSIDANGAN
items: TELAAH MENDALAM ATAS URGENSI ASIMILASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM TUBUH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION
items: RELEVANSI YURIDIS MANTAN NARAPIDANA DALAM KONTESTASI POLITIK: TELAAH KRITIS HAM DALAM PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY
items: REFORMASI BIROKRASI: PERLINDUNGAN HAK PILIH APARATUR SIPIL NEGARA BERLANDASKAN PILAR NETRALITAS
items: PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI PADA LINGKUP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA
items: GAGASAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH LPPDP INDONESIA: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN DENGAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI SINGAPURA
items: URGENSI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PILKADA DEMI MEWUJUDKAN MASA DEPAN CERAH UNTUK DAERAH
items: URGENSI REFORMASI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP UNTUK MEMPERKUAT REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA
items: TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM: PERBEDAAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
items: SOFT TRIAS POLITICA: MENGUJI RELEVANSI DAMPAK ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN DI INDONESIA
items: REKONSTRUKSI OBJECTUM LITIS DAN SUBJECTUM LITIS DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
items: MENYOAL TINDAK LANJUT KPU TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCAPUTUSAN MA
items: UJI PROPORSIONALITAS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM MEGUKUR KETEPATAN PENERAPANNYA
items: EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI
items: PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEREDAM FENOMENA PERSONALISASI PARTAI POLITIK
items: RASIONALISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN DI PTUN
items: PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT
items: AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK

ANALISIS DEKONSTRUKSI PUTUSAN MK NOMOR 191/PUU-XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF JUSTICE AS FAIRNESS JOHN RAWLS
type: item
description: This research examines the implications of Constitutional Court Decision No. 191/PUU-XXIII/2025 regarding lifelong pensions for DPR members through John Rawls' Justice as Fairness. The primary issue is the regulatory anomaly in Law 12/1980, which is incompatible with the post-amendment constitutional structure. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, this study dissects the Court's ratio decidendi. Findings reveal a legal deconstruction of Law 12/1980 due to nomenclature incompatibility and norm antinomies. In the author's analysis, the decision aligns with the Difference Principle and the Veil of Ignorance to correct distributive inequality in officials' administrative rights. The novelty lies in its conceptual contribution to reformulating financial rights based on fiscal accountability for the least advantaged groups. The Court serves as a policy director to ensure proportional legal reform.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Rizki Mubarok
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Nomokrasi
date: 2026-04-29
publication date: 2026-04-29
starting page: 295
ending page: 305

KONFIGURASI KEWENANGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG: STUDI KOMPARATIF ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
type: item
description: Constitutional review is a fundamental instrument in modern constitutional systems, yet its institutional design differs between Indonesia’s centralized model and Malaysia’s decentralized system. This study aims to comparatively analyze the configuration of constitutional review authority exercised by the Constitutional Court of Indonesia and the Federal Court of Malaysia, as well as the challenges arising from its implementation. Using a normative legal method with comparative and conceptual approaches, this research examines key doctrines such as constitutional supremacy, negative legislator, judicial overreach, and ouster clause. The findings indicate that Indonesia’s centralized system, characterized by exclusive authority, final decisions, and direct access, concentrates judicial power and creates a structural tendency toward judicial overreach, potentially undermining the separation of powers and leading to ineffective (dead letter) decisions. In contrast, Malaysia’s decentralized system, while flexible, allows legislative mechanisms such as ouster clauses to limit judicial review and weaken constitutional supremacy. These structural conditions provide the normative basis for concluding that Indonesia requires strengthened judicial self-restraint, whereas Malaysia necessitates firm judicial resistance to ouster clauses to preserve effective constitutional control.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: M. Mustofah Bisri
rights: Copyright (c) 2026 Jurnal Nomokrasi
date: 2026-04-29
publication date: 2026-04-29
starting page: 276
ending page: 294

AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM MENJAMIN PERADILAN YANG BERKEADABAN PUBLIK
type: item
description: The profession of judge plays a central role in law enforcement and justice under the Indonesian Judiciary. In addition to legal expertise, this profession demands high moral integrity, including honesty, courage, and independence. The independence of the judiciary must be balanced with accountability to create dignified judges. This study aims to examine the urgency of strengthening the integrity and accountability of judges through a legal literature study approach. The study found that perceptions of justice are often influenced by social position, even though the principle of equality before the law is guaranteed by Article 28D(1) of the 1945 Constitution. The novelty of this study lies in the idea of harmonising justice in three dimensions law, morality, and social justice as well as the assertion that justice must be the top priority over human rights issues or legalistic aspects alone. The conclusion shows that integrity and accountability are the main foundations for building a fair and dignified judiciary that effectively protects the rights of citizens
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Naufal Yusuf Maula Muhammad
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 209
ending page: 220

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXI/2024 : REFORMASI LEGISLASI BIDANG KEPEMILUAN DI INDONESIA
type: item
description: General elections are a manifestation of the people's sovereignty as stipulated in Article 22E, paragraph (1) of the 1945 Constitution. However, the Constitutional Court's Decision No. 135/PUU-XXI/2024 revises the understanding of simultaneous elections, which was previously interpreted as the conduct of all elections at once, into a model of clustering between National and Local Elections. This study aims to analyze the legal implications of this decision on the implementation of elections in Indonesia. Using a normative juridical approach, the analysis indicates that the separation of election schedules may result in vacancies in regional head and regional parliament positions in 2029 and create inconsistencies with the five-year election cycle stipulated in the 1945 Constitution. Therefore, this research proposes legislative reforms in the electoral field, emphasizing the importance of synchronization between national and local election stages to ensure government continuity and the stability of representative democracy in Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Adam Fadillah Al Basith
creator: Rayhan Alhakim
creator: Hanifah Khusnul Khatimah
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 242
ending page: 261

ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KOTA MAKASSAR
type: item
description: Waste management in Makassar City faces major challenges, especially at Tamangapa Landfill which has experienced overcapacity since 2019 and still applies an open dumping system that pollutes the environment. This condition is exacerbated by the lack of budget allocation and weak effective management, which has the potential to violate the constitutional rights of citizens to a good living environment as stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the constitutional management of the waste budget in Makassar City and assess public participation in budget planning and allocation. Using the normative-juridical method through analysis of laws and regulations, the results show that although there are supporting legal instruments, their implementation is still limited due to inadequate budget allocations. This research further proposes the PAIR (Participation, Improvement, Reform) model as a framework for creating inclusive, accountable, and sustainable waste governance in line with the spirit of regional development.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Abd Rahman
creator: Muhammad Fikri
creator: Haura Mudya Maysha
creator: Adrian
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 221
ending page: 241

JAMINAN KONSTITUSIONAL DEMONSTRAN DAN UJI PROPORSIONALITAS TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM
type: item
description: This article sharpens the “inherent tension” as a conflict between constitutional guarantees of freedom of expression and assembly (Article 28E, 1945 Constitution) and the state’s duty to restrict them for public order, security, and others’ rights (Article 28J), operationalized through Law No. 9/1998, the Police Law, and Police Regulation No. 7/2012. It maps and interprets the demonstration regime and its limiting parameters, and identifies legal, institutional, and operational factors shaping the “officers’ dilemma.” Using normative legal research (statutory, conceptual, and case studies), the study finds: limiting terms remain vague; legality–necessity–proportionality tests and the least-restrictive-means principle are often ignored; and systemic factors norm ambiguity, inconsistent SOP/ROE, weak oversight and accountability, a culture of impunity, limited recording (e.g., body-worn cameras), and thin negotiation/crowd-management capacity widen the norm–practice gap. The “dilemma” is an implementation failure remediable through clearer parameters, operationalized proportionality tests in SOPs, mandatory evidence recording, and stronger independent oversight.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Muhammad Arafat
creator: Rizki Mulyaningsih
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-10-30
publication date: 2025-10-30
starting page: 193
ending page: 208

KONSTITUSIONALITAS DAN PEMBATASAN KONSTITUSIONALISME KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
type: item
description: The transfer of authority to resolve disputes over the results of the Regional Elections from the Supreme Court to the Constitutional Court through the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, which is considered not in line with the provisions of Article 22E and Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution. By using normative legal research methods through laws and regulations and conceptual approaches, this study found inconsistencies in the interpretation of the constitution by the Constitutional Court. This progressive interpretation expands the meaning of the election regime beyond the original intent of the constitution, thus creating a potential legal vacuum and abuse of authority. Therefore, it is necessary to apply a more consistent interpretation and in accordance with the principles of constitutionalism to maintain legal certainty in resolving Pilkada disputes.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: juwita juwita
creator: Muslim Haq. M.
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-11-30
publication date: 2025-11-30
starting page: 262
ending page: 275

PROBLEMATIKA IMPUNITAS: STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT AFRIKA SELATAN DAN INDONESIA
type: item
description: Indonesia still faces various obstacles, even though it has been regulated in Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. This study analyzes these problems through legislative approaches, cases, and comparisons with South Africa. The results show that the main obstacles lie in the lack of political will, the unsynchronized work between Komnas HAM and the Attorney General's Office, the deep-rooted culture of impunity, and the obstacles to legal proof. As a result, past gross human rights cases have not been resolved in a fair and transparent manner. In comparison, South Africa has successfully built a model of resolution through the Truth and Reconciliation Commission that can serve as a reference in creating transitional justice in Indonesia. This research emphasizes the importance of institutional reform, strengthening the legal system, and strong political commitment in order for the state to fulfill its responsibility to uphold justice and protect human rights.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Aluna Putri Sagita
creator: Adel Zain Filadelfia
creator: Aluna Putri Sagina
creator: Annisa Almaqhvira
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 150
ending page: 162

RESPON KETERTINGGALAN INDONESIA DALAM UNSUR BIRU: KAITAN BLUE CONSTITUTION DAN PENGAKUAN KEDAULATAN DALAM REKONSTRUKSI UUD 1945
type: item
description: The challenges of developing countries mean that the sea, air and space sectors are always undervalued. This can be seen in the Indonesian constitution, which only contains a very small part of the blue element. In fact, much of the country's wealth is found and must be developed in this element. This analysis is important to see Indonesia's status quo and its comparison with other countries. The method used is normative legal research with a comparative approach and legislation. The analysis found that there are still lags such as boundaries that have not been concretised, lack of optimisation, and overlapping regulations. Compared to countries such as Japan, Singapore and the Philippines that have succeeded in building strong regulations regarding the sea. So that it contributes very rapidly. Findings regarding studies related to the blue constitution are still very difficult to find in Indonesia. So the conclusion is that attention is needed through revision of the 1945 Constitution article, especially article 33 paragraph (3) and strengthening regulations to optimise the blue element.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Aluna Putri Sagina
creator: Ratu Azra Azzahra
creator: Adisti Zakia Putri
creator: Aluna Putri Sagita
creator: Annisa Almaqhvira
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 137
ending page: 149

SENTRALISASI KEKUASAAN DI PARLEMEN: IMPLIKASI DOMINASI SUARA FRAKSI TERHADAP DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA
type: item
description: This study examines the dominance of factional voting in the decision-making process of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) and its implications for representative democracy. The centralization of power within the parliament through political factions has diminished the role of individual legislators as representatives of the people, as their political voices are often dictated by party policies. Employing a normative juridical approach and descriptive qualitative method, this research analyzes procedural guidelines of the DPR RI, statutory laws, and comparative practices in legislative systems of the United States, United Kingdom, Germany, and Australia. The findings reveal that Indonesia’s faction-based voting mechanism weakens the function of representation and the accountability of individual members of parliament. This study recommends a reformulation of the role of factions, the implementation of conscience voting mechanisms, and increased transparency in voting procedures as measures to strengthen representative democracy in Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
creator: Josua Satria Collins
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 163
ending page: 177

SKEMA POPULAR INITIATIVE MELALUI PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN KOTAK KOSONG PILKADA DALAM MEWUJUDKAN ELECTORAL PANCASILA JUSTICE
type: item
description: The political dynamics in Indonesia always find many challenges. This also happens in the country's efforts to organize general elections, which currently have various problems, one of which is marked by the emergence of empty boxes. The emergence of this phenomenon is a sign of a decline in the quality of Indonesian democracy. Therefore, a mechanism is needed that can solve these problems. Through doctrinal research supported by literature studies, this article will describe the facts and data related to the emergence of empty boxes and explore the most effective solutions. Through the descriptive-analytical method, the discussion of this article will explain the application of the Popular Initiative scheme supported by comparative studies from other countries to see its potential effectiveness if applied in Indonesia to realize Electoral Pancasila Justice.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Muhammad Victor Ali
creator: Najwa Lathfa Ashila
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 123
ending page: 136

MEMBATASI KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRESIDEN: STUDI PERBANDINGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT
type: item
description: This study examines the limitation of the President’s legislative authority within Indonesia’s presidential system. Using a normative legal approach through conceptual, statutory, and comparative analysis, the research highlights the President’s dominant role in lawmaking with the House of Representatives, including the power to issue Laws, Government Regulations in Lieu of Law (Perppu), Government Regulations, and Presidential Regulations. This dominance risks weakening the separation of powers and leading to a hyper-presidential system. By comparison, the United States’ presidential model grants full legislative authority to Congress, while the President is limited to administrative powers through executive orders. This study recommends reducing the Indonesian President’s legislative authority, restricting it to implementing regulations, thereby promoting a purer and more balanced presidential system. Learning from the U.S. practice may strengthen Indonesia’s constitutional framework by reinforcing the boundaries between legislative and executive powers. Ultimately, this reform aims to restore the function of each branch in accordance with the principle of checks and balances.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Wahyu Rizki Farizma
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2025-04-30
publication date: 2025-04-30
starting page: 178
ending page: 192

SMART COURT AND JUDICIARY: REFORMASI SISTEM KEAMANAN PERADILAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PELANGGARAN PROTOKOL PERSIDANGAN
type: item
description: This research focuses on two main issues, namely the low effectiveness of monitoring violations of trial protocol and the lack of technology-based reporting platforms to support trial security. Violations such as violence against judges and disruption of court proceedings reflect a weak judicial security system that reduces public trust and the legitimacy of the judiciary. This research uses a normative method with a statutory approach to analyze the implementation of trial security system reform through the Smart Court website. The results show that previous studies tend to only highlight the lack of public education as the main cause of violations, without giving sufficient attention to the development of reporting and monitoring platforms. The implementation of Smart Court is expected to be able to create a safe, orderly and authoritative court through the implementation of PERMA Number 6 of 2020, so as to maintain the independence and integrity of the judiciary.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Irma Idris
creator: Rian Hidayat
creator: Kadarudin
creator: Leonito Ribeiro
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 111
ending page: 122

TELAAH MENDALAM ATAS URGENSI ASIMILASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM TUBUH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION
type: item
description: The Indonesian Constitution guarantees the protection of citizens' fundamental rights through the principle of a rule-of-law state. This study aims to ensure the protection and fulfillment of constitutional rights enshrined in the Constitution by employing a normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The findings highlight three key points: first, the implementation of a Constitutional Complaint aligns with the principle of a democratische rechtsstaat to restore constitutional rights; second, a constitutional amendment is required to expand the Constitutional Court's authority under Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; and third, a new Constitutional Court Regulation (PMK) specifically addressing the procedural framework for Constitutional Complaints needs to be established. These measures are expected to enhance the protection of constitutional rights, reinforce the rule-of-law principle, and solidify the Constitutional Court’s legitimacy as the guardian of the Constitution.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Nurfarah Zam Zani Muhliyas
creator: Hermawan Susanto
creator: Fadillah Nur Al Zahra
rights: Copyright (c) 2025 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 100
ending page: 110

RELEVANSI YURIDIS MANTAN NARAPIDANA DALAM KONTESTASI POLITIK: TELAAH KRITIS HAM DALAM PERSPEKTIF CONSTITUTIONAL GOVERNMENT AND DEMOCRACY
type: item
description: The problem of former prisoners in the political context in Indonesia is becoming an increasingly urgent issue to be discussed. Social stigma and legal regulations that limit their political rights often create injustice and discrimination, thus hurting their rights as citizens. The purpose of writing this article is to examine the juridical relevance of a former prisoner in a political contestation from a different perspective constitutional government and democracy based on human rights. The method used is normative juridical. This article is important because it examines human rights issues from a new perspective. The research results show that public law in Indonesia currently does not deny access to former prisoners from political contestation. To be able to review the implementation of the fulfillment of the right to nominate in general elections and enforce sanctions for violations, justification is needed from the courts and related legislation that regulates human rights freedoms.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Endriyani Lestari
creator: Dwi Cornelita Anggraini
creator: Fitria Damayanti
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 85
ending page: 99

REFORMASI BIROKRASI: PERLINDUNGAN HAK PILIH APARATUR SIPIL NEGARA BERLANDASKAN PILAR NETRALITAS
type: item
description: Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu merupakan isu krusial yang terus menjadi sorotan, mengingat ASN berperan vital dalam menjaga birokrasi yang bebas dari kepentingan politik. Meski ASN memiliki hak pilih sebagai warga negara, pembatasan pada netralitas mereka sering kali berujung pada ketidakadilan dan politisasi, terutama ketika kepentingan politik masuk ke dalam birokrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa posisi ASN rentan dipolitisasi, terutama ketika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dipegang oleh kepala daerah yang berafiliasi politik. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan merekomendasikan revisi Undang-Undang ASN, di mana kewenangan PPK seharusnya dialihkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna menghindari konflik kepentingan. Dengan demikian diperlukan adanya sinergitas antara BKN dan Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN serta optimalisasi forum pelaporan untuk ASN yang terintimidasi dalam menggunakan hak pilih.
subject: Articles
  topic: section
creator: aulia Ramadhani
creator: Saskina Widyarti
creator: Putri Meilina Amran Habai
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-24
publication date: 2024-10-24

PENEGAKAN SUPREMASI KONSTITUSI PADA LINGKUP PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN INDONESIA
type: item
description: Implementing constitutional supremacy in Indonesia still faces challenges, as seen from the polemics between the executive, legislative, and judicial institutions. So it is necessary to analyze the enforcement of the supremacy of the constitution by the mandate of the 1945 Constitution in the development of Indonesian state administration. The discussion will focus on the appointment of the supremacy of the constitution in the context of the rule of law and constitutional democracy. This research uses the normative juridical method. The results show that there is still a mistake in the interpretation between constitutional supremacy and parliamentary supremacy, this is due to the involvement of certain group interests. The supremacy of the constitution has not been fully reflected in the practice of Indonesian state administration, so it requires harmony between institutions and consistency to uphold the constitution.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Istikhomah
creator: Zaskiya Amalina
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 75
ending page: 84

GAGASAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI OLEH LPPDP INDONESIA: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN DENGAN OTORITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI SINGAPURA
type: item
description: This research aims to design an ideal Personal Data Protection Implementing Agency (LPPDP) model for Indonesia, by referring to the best practices of data protection agencies in other countries, particularly Singapore. Increasing digital activities and cyberattacks, especially in the government sector, have highlighted the urgency of personal data protection in Indonesia. Although the Law on Personal Data Protection has been passed, the absence of LPPDP as an independent oversight institution is an obstacle to data protection law enforcement and supervision. Through a normative and comparative legal approach, this research compares the design of LPPDP with the Personal Data Protection Commission (PDPC) and Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG) in Singapore. The results show that LPPDP needs to be established as an independent institution with strong authority in law enforcement and comprehensive supervision. The PDPC and SNDGG models can be a reference in establishing an effective institution in Indonesia. Thus, the establishment of LPPDP is expected to improve personal data protection, provide legal certainty, and build public trust in data governance in Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Muhammad Fadel Adhyputra
creator: Thoriq Ahmadi
creator: Mohammad Rifqi
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-31
publication date: 2024-10-31
starting page: 56
ending page: 74

URGENSI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PILKADA DEMI MEWUJUDKAN MASA DEPAN CERAH UNTUK DAERAH
type: item
description: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan demokratis, oleh karena itu peran masyarakat sebagai penunjang utama diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan proses pemilu. Penelitian ini menggunakan data primer, data Primer riset ini diperoleh melalui riset secara langsung dengan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Observasi lapangan dilakukan di Lingkungan Lembae Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru untuk mengidentifikasi situasi-situasi sosial. Dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur, jurnal-jurnal riset; dan undang-undang dan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan literatur, kemudian dikaji secara mendalam guna memperdalam kajian teoritis dan melengkapi data-data dalam riset. Penelitian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah, kriteria kandidat, dan dampak partisipasi aktif masyarakat. Hasilnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah mengikuti penyuluhan. pemahaman yang lebih luas pada masyarakat.
subject: Articles
  topic: section
creator: Eka Merdekawati Djafar
creator: juwita juwita
creator: Andi Sagira
creator: Andi Budiman
creator: Muhammad Fikri
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-10-12
publication date: 2024-10-12

URGENSI REFORMASI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP UNTUK MEMPERKUAT REPRESENTASI POLITIK DI INDONESIA
type: item
description: Adanya indikasi keberpihakan presiden terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024 menjadi isu hangat di masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, menarik minat pasangan calon untuk menjadikannya sebagai sarana dalam menaikkan elektabilitas. hal ini ini berujung pada pertanyaan apakah Tindakan presiden dalam mendukung salah satu paslon termasuk ke dalam penyalahgunaan kekuasaan atau penyalagunaan wewenang?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa presiden terlihat jelas menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon. dan perbuatan tersebut tergolong sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab dari masalah tersebut adalah diperbolehkannya Menteri untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya Ketika mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Oleh karena itu, demi menciptakan etika ketatanegaraan yang baik, maka menteri yang mengajukan diri sebagai seorang presiden sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya meskipun undang-undang tidak mengharuskan hal tersebut.
subject: Articles
  topic: section
creator: asrina ashrie
creator: Anugrah Anugrah
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-04-30
publication date: 2024-04-30

TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM: PERBEDAAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN
type: item
description: Penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan dua konsep yang berbeda yang kerap kali disamakan maknanya. Dan penyalahgunaan kekuasaan rentan dilakukan oleh petahana untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam perbedaan konsep antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta korelasinya dengan keluarga petahana yang mencalonkan dalam pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan adalah letak kecondongan dari kedua konsep tersebut, penyalahgunaan kewenangan lebih condong bagaimana suatu kewenangan digunakan berbeda dengan tujuan aslinya, sementara penyalahgunaan kekuasaan lebih condong mengarah kepada penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dan konsep penyalahgunaan kekuasaan ini yang kemudian rentan dilakukan oleh petahana salah satunya dengan memasifkan penyebaran bantuan sosial menjelang pemilu untuk memenangkan pasangan calon yang dipilihnya. Dengan demikian, dibutuhkan edukasi kepada para pemilih untuk bijak memilih paslon yang didukungnya.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Faturrachman SY.
creator: Nurwina Nurwina
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-04-30
publication date: 2024-04-30

SOFT TRIAS POLITICA: MENGUJI RELEVANSI DAMPAK ANTAR LEMBAGA KEKUASAAN DI INDONESIA
type: item
description: Konsep pemisahan kekuasaan yang dianut Indonesia adalah metode strukturisasi lembaga oleh Montesquieu (1748). Permasalahan sistem kekuasaan negara Indonesia adalah tidak adanya standarisasi atas konsep pemisahan secara mutlak. UUD 1945 tidak hanya memberikan pemisahan atas kekuasaan, tetapi juga mengimplementasikan penggabungan kekuasaan. Hal ini yang kemudian memicu konsep Soft Trias Politica yang dianut oleh Indonesia. Dikarenakan terdapat kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling dicampuradukan guna mencapai Check and Balances pemerintahan negara. Melalui tulisan ini, penulis berupaya untuk memberikan pemahaman atas esensi dari konsep Soft Trias Politica negara Indonesia dalam konteks ketatanegaraan. Karya tulis ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparasi ketatanegaraan yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki pengaruh yang cukup berarti antara satu sama lain. Meskipun demikian, Soft Trias Politica dapat dikatakan sebagai bentuk pemisahan kekuasaan yang efektif, walaupun di sisi lain penuh dengan intervensi politik.
subject: Articles
  topic: section
creator: Farell Bryan Ursipuny
rights: Copyright (c) 2024 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-04-30
publication date: 2024-04-30

REKONSTRUKSI OBJECTUM LITIS DAN SUBJECTUM LITIS DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
type: item
description: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari 27 kasus yang dimohonkan kepada MK, 6 diantaranya ditarik kembali oleh pemohon, 3 ditolak, 16 tidak diterima, 1 Mahkamah menyatakan tidak berwenang, dan hanya 1 permohonan yang dikabulkan. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh legal standing para pihak yang harus dipenuhi dengan objectum litis dan subjectum litis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu 1) Aspek yang menjadikan objectum litis dan subjectum litis SKLN harus dilakukan penafsiran yang lebih luas yaitu pertama, inkonsistensi putusan tentunya akan bermuara kepada tidak adanya kepastian hukum dan terciderainya asas equality before the law. Kedua, hendaknya dipahami bahwa kesamaan didalam hukum, bukan hanya pemberian hak-hak yang sama dalam konstitusi, melainkan juga jaminan proses masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusional. Ketiga, selain peranan sebagai the guardian of constitution, MK juga mempunyai peranan sebagai the protector of the citizen's constitutional rights. 2) Model ideal dalam penyelesaian SKLN yaitu, mengenai objectum litis, harus dimaknai sebagai kewenangan konstitusional yang diperoleh dari sumber kewenangan atribusi. Adapun mengenai ruang lingkup subjectum litis dapat dibuka ruang bagi lembaga negara penunjang yang dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik.
subject: Articles
  topic: section
creator: dirgan aswar
creator: Andriansyah Andriansyah
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2024-01-13
publication date: 2024-01-13

MENYOAL TINDAK LANJUT KPU TERKAIT KETERWAKILAN PEREMPUAN 30% PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF PASCAPUTUSAN MA
type: item
description: Keterwakilan aspirasi perempuan dapat dicapai dengan hadirnya tokoh perempuan di parlemen. Namun realitanya, di Indonesia terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada pemberdayaan politik yang mencapai level 16,4%. Kondisi demikian memerlukan hukum sebagai jaminan yuridis untuk menjadi alat rekayasa sosial agar angka partisipasi politik perempuan dapat meningkat. Namun dengan adanya norma yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah” menimbulkan kekhawatiran publik terhadap akan semakin meningkatnya kesenjangan perempuan. Sehingga norma ini pada berikutnya diajukan ke Mahkamah Agung dan telah dinyatakan bertentangan dengan UU Pemilu. Tindak lanjut dari KPU terhadap putusan tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat dinas ke partai politik. Surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU ini yang kemudian diperlukan kajian yang komprehensif. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui dua pendekatan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwasanya surat dinas yang dikeluarkan oleh KPU terhadap partai politik tidak memiliki daya hukum yang mengikat, karena surat dinas tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Sehingga merevisi PKPU adalah solusi ideal dalam menyikapi putusan MA. Dan dengan merevisi PKPU, mekanisme pembulatan ke atas pada penghitungan 30% keterwakilan perempuan juga akan memenuhi teori kebenaran hukum.
subject: Articles
  topic: section
creator: akbar kurniawan
creator: Isdarma Sahyan
creator: Andi Ainun Annisa Sari
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-12-16
publication date: 2023-12-16

UJI PROPORSIONALITAS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM MEGUKUR KETEPATAN PENERAPANNYA
type: item
description: Presidential Threshold merupakan besaran suara yang harus diperoleh suatu partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden dari partai politiknya. Penelitian tentang Presidential Threshold sejatinya sudah banyak dibahas diberbagai literatur. Namun dalam penerapannya masih menimbulkan sejumlah permasalahan dalam tataran ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga isu terkait Presidential Threshold tetap relevan untuk dikaji. Banyaknya jumlah permohonan judicial review yang masuk di mahkamah konstitusi, mengindikasikan banyak warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh persyaratan ini, dan sisi lain juga membuktikan telah terjadi gap antara pembuat undang-undang dengan masyarakat. Meskipun tujuan dari penerapan Presidential Threshold adalah untuk memperkuat sistem presidensil dan memberikan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tapi penerapannya tetap harus dilandasi dengan alasan rasional dan proporsional. Adanya hak yang dibatasi, tentunya diperlukan pengujian terhadap proporsionalitasnya. Dengan menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada pendekatan teori, penelitian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan penerapan Presidential Threshold dari aspek proporsionalitasnya. Dari hasil analisis, setelah menghubungkan antara tujuan dengan cara, lalu kemudian hasil akhir yang dicapai, menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold tidak memenuhi aspek proporsionalitas sehingga terhadap penerapannya perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan hasil yang kami temukan, diharapkan membawa perspektif baru terhadap penerapan Presidential Threshold. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, dengan penerapan Presidential Threshold yang tidak memenuhi proporsionalitas, maka dibutuhkan suatu rekonstruksi ulang terhadap penerapannya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh pemberlakuan Presidential Threshold.
subject: Articles
  topic: section
creator: Andi Marsha Malika
creator: Jaizah Fashiha Farid
creator: Ananda Fahrezi Mappakanro
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-11-29
publication date: 2023-11-29

EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DAN DEMOKRASI
type: item
description: Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009, telah menegaskan keabsahan sistem noken dalam pelaksanaan pemilihan umum di beberapa daerah Papua, karena dianggap sudah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Memasuki pemilu 2024, banyaknya data yang menunjukkan perselisihan maupun kecurangan-kecurangan terhadap penggunaan sistem noken membuat relevansi, konstitusionalitas, maupun nilai-nilai dari sistem noken kembali diperdebatkan. Dengan menggunakan penelitian normatif melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Melalui tulisan ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman baru terkait penggunaan sistem noken selama ini dan apa yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya ke depan. Berdasarkan hasil analisis, secara konstitusional sistem noken bertentangan dengan pasal 22E karena tidak menganut asas rahasia, namun melihat dari sisi kemanfaatannya, penggunaan sistem noken tetap layak dipertahankan. Sementara dari perspektif demokrasi, penggunaan sistem noken merupakan cara yang telah disepakati secara kolektif sehingga mengakomodir nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Pun terjadinya perselisihan maupun kecurangan pada penggunaan sistem noken terjadi karena kurang ketatnya pengawasan diakibatkan tata kelola administrasi yang buruk. Dengan demikian, perlu dilakukannya pemetaan sistem noken berdasarkan distrik yang ada di Keputusan KPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang akan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Papua serta melakukan evaluasi tata kelola administrasi yang rigid. Dan untuk memberikan kedudukan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan sistem noken, dibutuhkan keselarasan ketentuan mengenai sistem khusus pemilu dengan dibunyikan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
subject: Articles
  topic: section
creator: Anugrah Putra Rabbani Warian
creator: Nursabrina
creator: Yusbi Ricardo Pabua
creator: Andi Muhammad Haswir Hamsyah
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-11-29
publication date: 2023-11-29

PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM RANGKA MEREDAM FENOMENA PERSONALISASI PARTAI POLITIK
type: item
description: Personalisasi partai politik telah menjadi fenomena yang meresap dalam kehidupan mayoritas partai politik di Indonesia. Akar permasalahan fenomena ini terletak pada tidak diaturnya masa jabatan ketua umum partai politik sehingga memunculkan individu-individu yang dinaggap lebih besar daripada partai. Akan tetapi di satu sisi, partai politik tidak bisa menghindari ketergantungan pada tokoh-tokoh kunci yang menjadi wajah eksistensinya. Tanpa kehadiran tokoh tersebut, elektabilitas partai politik cenderung terkikis. Namun, permasalahan ini membawa dampak serius pada fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi yang seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks ini, tulisan ini berupaya untuk memberikan pandangan baru dalam menangani fenomena personalisasi partai politik dan menekankan pentingnya pengaturan masa jabatan ketua umum partai. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan teori dan konseptual, dengan berlandaskan pada data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan ketua umum partai adalah kunci untuk mengatasi fenomena personalisasi, masa jabatan yang terbatas dapat membawa dampak positif pada kehidupan partai politik di Indonesia. Namun, dalam mengatur masa jabatan ketua umum, perlu diberikan kelonggaran dengan konsep "No Immediate Re-election." Konsep ini memungkinkan individu untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum partai setelah penggantinya telah menjabat satu periode. Dengan demikian, melalui konsep ini individu tetap diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sekaligus memberikan batasan agar fenomena personalisasi dapat teratasi.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Faturrachman SY.
creator: Sultan Sultan
creator: Regina Aprialni
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-10-30
publication date: 2023-10-30

RASIONALISASI PUTUSAN DKPP SEBAGAI OBJEK PENGUJIAN DI PTUN
type: item
description: Artikel ini ditulis untuk memberikan pemahaman tentang kedudukan dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai salah satu lembaga tata usaha negara yang menegakan pengawasan kode etik pemilihan umum. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada dasarnya bukanlah merupakan lembaga yang memiliki fungsi peradilan untuk melakukan vonis. Sehingga putusannya bersifat final menimbulkan kewajiban untuk ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. pada praktiknya banyak permasalahan yang timbul terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan keberlakuan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun jika melihat kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final atau menimbulkan dampak langsung pada objek putusan menjadi perdebatan untuk dapat menguji putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Guna menjawab pertanyaan tersebut penyusun melakukan analisis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) sebagai pendekatan utama dan Pendekatan penunjang adalah konseptual (conceptual approach), komparatif mikro(micro comparative approach) dan analisis (analytical approach). Hasil dari analisis penulis menunjukan betapa pentingnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memperluas dan memperjelas kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka memperoleh acces to justice dalam sistem peradilan di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Andriansyah
creator: Muhi'ah Maizaroh
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-02-02
publication date: 2023-02-02
starting page: 56
ending page: 67

PERDA BULUKUMBA NO. 21 TAHUN 2012: PERTENTANGAN PENINGKATAN EKONOMI VS HAK BERTEMPAT TINGGAL MASYARAKAT
type: item
description: Konsistensi pemerintah daerah dalam pengimplementasian kebijakan Water Front City melalui Perda No. 21 Tahun 2012 merupakan gambaran jika kadang kebijakan pemerintah tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi di Bulukumba. Pada pelaksanaan eksekusi penggusuran masyarakat pantai merpati yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terjadi penelantaran terhadap masyarakat yang terdampak. Peran negara sangat dibutuhkan dalam hal ini terkait kesejahteraan masyarakatnya yang kurang diperhatikan sehingga adanya bangunan liar yang mampu bertahan selama puluhan tahun. Tulisan ini lahir untuk melihat apakah terjadi pertentangan antara peningkatan ekonomi dan hilangnya hak tempat tinggal warga negara dalam hal ini masyarakat Bulumba yang tinggal di pesisir Pantai Merpati. Guna melahirkan suatu preskripsi tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dapat disimpulkan bahwa penguasaan tanah tidak sampai melampaui kepentingan negara atau kepentingan yang lebih besar. Penguasaan tanah pantai harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar penguasaan tanah tidak menimbulkan hal-hal negatif dikemudian hari. Pemerintah sebagai penguasa dan pengambil kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan rakyat agar kesejaterahannya dapat terjamin sesuai yang diamanatkan Konstitusi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
creator: ANDI MUHAMMAD AQIL IMANULLAH
creator: Setiawan Jaya Kesuma Effendi
creator: Sefanya Maikhel Perdana Tosingke
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-02-02
publication date: 2023-02-02
starting page: 11
ending page: 21

AKTUALISASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM: DUALISME PENUNTASAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL NON FISIK
type: item
description: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif pemerintah untuk mewujudkan keadilan baik bagi pelaku maupun korban sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM. Namun salah satu pasal dalam UU TPKS menimbulkan problematika hukum baru yang perlu dikaji lebih lanjut. Konsep pasal tersebut mengindikasikan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual non fisik harus melalui peradilan. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa pelecehen seksual non fisik termasuk delik aduan. Hal ini memberikan indikasi bahwa kekerasan seksual non fisik dapat menyampingkan sifat pidana dari delik tersebut maka lahirlah pertimbangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar peradilan demi mewujudkan efektivitas hukum dengan pendekatan restorative justice. Tulisan ini dilahirkan dengan metode penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis mengumpulkan bahan hukum Primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. mekanisme di luar peradilan menjadi suatu pertimbangan lain yang dilandaskan atas argumentasi, yakni peradilan pidana yang tidak memenuhi teori pemidanaan edukasi sebagai tujuan pidana serta tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai delik aduan.
subject: Articles
  topic: section
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
subject: Array
  topic: keywords
creator: Margareth Trisania
creator: Angellita Maspaitella
creator: Novianti Abidin
rights: Copyright (c) 2023 Jurnal Nomokrasi
date: 2023-02-02
publication date: 2023-02-02
starting page: 1
ending page: 10