REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI (Legislatif, 2026)
Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, tata kelola kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional atas pangan bergizi dan pendidikan yang setara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui penelaahan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan kebijakan pemerintah. Analisis menunjukkan bahwa implementasi MBG masih menghadapi persoalan struktural, antara lain tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, ketiadaan standar dapur nasional, serta lemahnya sistem pengawasan dan integrasi data lintas sektor. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dan menimbulkan ketimpangan mutu gizi antardaerah. Temuan penelitian menegaskan urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah tentang MBG sebagai dasar hukum nasional yang menjamin kepastian kewenangan dan keberlanjutan program. Selain itu, diperlukan standarisasi dapur bergizi berbasis prinsip nutrition equity serta penerapan Sistem Satu Data MBG Nasional untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan koordinasi antar lembaga. Novelty penelitian ini terletak pada perumusan model tata kelola kolaboratif berbasis rights-based approach yang menempatkan pemenuhan gizi anak sebagai hak konstitusional, bukan semata kebijakan sosial. Dengan demikian, MBG diposisikan tidak hanya sebagai instrumen intervensi gizi, tetapi juga sebagai pilar hukum dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Indonesia secara berkeadilan nasional.
Keywords: Hak Sosial Ekonomi; Hukum Tata Kelola Publik; Makan Bergizi Gratis; Kebijakan Satu Data; Standar Dapur Nasional