Pengaruh Sistem Zipper Dalam Pemilu 2024 (Legislatif, 2023)
Keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peranan yang teramat penting untuk menyampaikan aspirasi Masyarakat pada umumnya dan Perempuan pada khususnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 terdapat regulasi baru mengenai wajibnya keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen. Akan tetapi, hingga Pemilu 2019 terlaksana, keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai angka 30%. Belum tercapainya angka 30% keterwakilan perempuan salah satunya dikarenakan belum maksimalnya sistem zipper yang digunakan dalam sistem pemilu. Sistem zipper merupakan sistem rekayasa pemilu dengan cara peletakan calon anggota laki-laki dan Perempuan secara selang-seling. Sistem zipper yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem zipper semi murni dengan proporsi 3:1 dan bukan sistem 1:2. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peluang penerapan sistem zipper pada Pemilu 2024 yang akan mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan data sekunder yang terbagi menjadi tiga kelompok yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel maupun buku yang menjelaskan bahan hukum primer yang kemudian disajikan secara kualitatif. Kesimpulan awal, melihat pola pemilih Indonesia terhadap calon anggota Perempuan, penerapan sistem zipper dengan skema 3:1 yang diterapkan di Indonesia hanya dapat meningkatkan angka pencalonan perempuan bukan angka keterpilihan. Dominasi pemilih muda dalam Pemilu 2024 dapat mendorong keterpilihan Perempuan dengan perubahan sistem zipper murni dan Pendidikan politik mengenai pentingnya keterwakilan Perempuan.
Keywords: Keterwakilan Perempuan; Parlemen; Sistem Zipper.