KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF DITINJAU BERDASARKAN TEORI PHILIP BOBBIT (Legislatif, 2023)
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia untuk mengatasi kasus korupsi justru menjadi polemik di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan status kelembagaan KPK dari semula yang bersifat independen kemudian berada di rumpun eksekutif. Penelitian ini mengajukan satu rumusan masalah, yaitu bagaimana analisis uji materil hasil perubahan UU KPK sebagai lembaga eksekutif dengan metode penafsiran Philip Bobbit? Metode penelitian yang digunakan yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengujian KPK sebagai lembaga eksekutif dengan metode penafsiran Philip Bobbit lebih menitikberatkan pada materil hasil perubahan UU KPK secara historical, tekstual, doctrinal, structural, ethical, dan prudential.
Keywords: KPK; Eksekutif; Philip Bobbit