(untitled) (Legislatif, 2025)
Salah satu pola baru yang muncul di era digital dalam melakukan kejahatan pornografi yaitu penggunaan teknologi deepfake. kejahatan pornografi berbasis deepfake atau disebut sebagai deepfake pornografi menyasar secara umum pengguna media sosial. Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia menuntut agar regulasi khusus dapat diterapkan, namun untuk saat ini ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah ada sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Terdapatnya beberapa undang-undang yang dapat digunakan dalam mempidanakan pelaku deepfake pornografi justru menimbulkan potensi adanya kekosongan atau celah hukum. Hal ini membutuhkan analisis lebih lanjut untuk menemukan celah hukum yang timbul dari ketentuan yang ada. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan historis. Serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan yang telah ada sebelumnya terdapat celah hukum yang dapat digunakan pelaku deepfake pornografi untuk terbebas dari delik pornografi. Dikecualikannya pornografi untuk diri sendiri atau konsumsi pribadi, memberikan celah untuk menggunakan data biometrik orang lain tanpa memenuhi delik pornografi yang diatur. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah regulasi khusus untuk menangani deepfake pornografi di Indonesia.