(untitled) (Legislatif, 2025)
Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membawa dampak signifikan terhadap cara pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Namun, regulasi perlindungan data di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan privasi yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi integrasi prinsip-prinsip General Data Protection Regulation (GDPR) ke dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam konteks penggunaan AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa GDPR menawarkan standar perlindungan data pribadi yang lebih ketat dan menyeluruh, dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, hak akses, hak untuk menghapus data, serta kewajiban menerapkan privacy by design dan Data Protection Impact Assessment (DPIA). Regulasi di Indonesia, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, belum secara eksplisit mengatur penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam ekosistem AI. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang menekankan pentingnya penguatan kerangka hukum nasional melalui adopsi prinsip GDPR secara kontekstual terhadap AI. Hal ini berbeda dari studi sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada pengaturan data pribadi secara umum tanpa mempertimbangkan tantangan teknologi mutakhir. Integrasi prinsip-prinsip GDPR ke dalam regulasi Indonesia dapat meningkatkan efektivitas perlindungan privasi data, mengurangi risiko penyalahgunaan AI, serta mendorong terciptanya ekosistem digital yang inovatif namun tetap menjamin hak privasi warga negara.