(untitled) (Legislatif, 2024)
Ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perjanjian kerja antara perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan sebagian dari pelaksanaan pekerjaan dengan perusahaan lain melalui mekanisme perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh, yang sering disebut dengan istilah "Kontrak Outsourcing". Namun, skema outsourcing menimbulkan risiko besar bagi pekerja/buruh yang ditunjukkan dengan ketidakpastian hukum mengenai eksistensi pekerja/buruh outsourcing dan meningkatkan kemungkinan terjadinya job insecurity. Perubahan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 masih gagal dalam memenuhi harapan pekerja/buruh terkait sistem outsourcing. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode menganalisis peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perbandingannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, pembangunan nasional bertujuan menciptakan kesejahteraan melalui ketenagakerjaan, namun praktik outsourcing sering merugikan pekerja dengan tidak menjamin hak mereka; kedua, perubahan regulasi terkait outsourcing dalam UU CK telah memangkas perlindungan pekerja, sehingga menyebabkan ketidakpastian status kerja serta peningkatan stres dan kecemasan yang mengurangi performa pekerja; dan ketiga, banyaknya isu dari praktik outsourcing sehingga dibutuhkan evaluasi regulasi perlindungan pekerja dan dampaknya pada pembangunan nasional.