(untitled) (Legislatif, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan hambatan yangmuncul dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, yakni keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan asas dan pendekatan perundang-undangan. Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak serta merta membuat korban bebas dari rasa takut atas pelaporan yang dilakukannya, padahal pelaporan merupakan kepentingan hukum sekaligus amanat undang-undang TPKS, namun di sisi lain keengganan korban menempuh jalur hukum demi kesehatan mental merupakan pilihan dan kepentingan korban. Keadaan itu membuat kepentingan hukum dan kepentingan korban kerap berisunggunga dan berpotensi membuat pelaku kekerasan seksual melaporkan korban atas laporan yang disampaikannya kepada pendamping kekerasan seksual dengan dalih tindak pidana defamasi atau pencemaran nama baik, sekalipun Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin bahwa pelaporan kekerasan seksual membebaskan pelapor dari tuntuan hukum. Menghadapi keadaan yang demikian, artikel ini merekomendasikan agar dalam pelaksanaan tugasnya, pendamping kekerasan seksual dapat memaknai kepentingan terbaik bagi korban dengan lebih baik sehingga korban kekerasan seksual dalam penanganannya juga diberikan edukasi hukum dengan harapan muncul kesadaran hukum atas kepentingan hukum, namun apabila telah diberikan edukasi hukum korban tetap enggan melakukan pelaporan karena menjaga dampak psikologis yang lebih berat apabila melakukan pelaporan, maka hal itu dapat dikesampingkan karena kepentingan terbaik bagi korban adalah hal yang harus diutamakan.