(untitled) (Legislatif, 2024)
Keberadaan regulasi berupa hukum adalah salah satu upaya nyata alat pengendali sosial. Hukum adalah bagian vital dalambermasyarakat karena memiliki tujuan untuk memberikan keadilan. Dalam hirarkinya terdapat peraturan Menteri yang banyak digunakan salah satunya yang terbaru adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini dibentuk sebagai reaksi adanya kebebasan dalam perdagangan elektronik yang menyebabkan ketidak seimbangan di perdagangan konvensional khususnya produk dalam negeri. Berangkat dari hal itu penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang sudah di sahkan. Dalam penelitian ini menerapkan metode normatif yaitu yang menaruh hukum sebagai sistem norma. Dimana sistem norma disini adalah asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pemilihan peraturan tersebut karena memiliki urgensi besar bagi masyarakat dan apakah keberadaanya menciderai konstitusional pihak lain. Maka dari itu penulis menyimpulkan, Pertama dalam pembuatan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 perlu lebih cermat dalam melakukan analisa, kedua dalam pembuatan peraturan tersebut memiliki dampak besar terhadap perekonomian sehingga memerlukan adaptasi ulang bagi beberapa elemen masyarakat. Harapannya adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menjadi angin segar dan tepat sasaran menangani permasalahan yang tengah terjadi di perekonomian Indonesia. Kata-Kata Kunci: Peraturan;perekonomia;,dan tinjauan yuridis