(untitled) (Legislatif, 2023)
Dinamika digitalisasi mengantarkan kita pada keterbukaan informasi serta efisiensi kerja yang lebih baik. Pesta demokrasi terasa sangat dekat, tahun 2024 akan menjadi puncak pesta demokrasi yang beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi, sejalan dengan itu dengan peran serta digital akan membawa Pemilu 2024 menjadi ranah yang lebih transparan. Namun, pada kenyataannya Indonesia masih terkungkung pada permasalah infrastruktur jaringan dan wilayah yang belum merata. Dengan jumlah penduduk serta daerah yang begitu luas penyamarataan infrastruktur jaringan membutuhkan waktu lebih. Penerapan sistem pemilu dengan cara konvensional dinilai kurang efektif dalam mengakomodir estimasi rekapitulasi suara, maka dibutuhkan sistem lain untuk menyokong kekurangan pada pemilu konvensional. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam penerapan hybrid working serta pencapaian solusi dengan diberlakukannya konsep hybrid working dengan penerapan dua sistem berbasis e-voting dan konvensional. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- Undangan (Statue approach), Pendekatan konseptual (Conseptual approach) dan Pendekatan perbandingan (Comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemilu dengan satu sistem, yaitu sistem konvensional masih menuai banyak permasalahan di beberapa aspek terutama aspek transparansi, maka penerapan e- voting hadir untuk melengkapi kekurangan dari sistem pemilu konvensional. Melihat struktur wilayah serta infrastruktur jaringan yang belum merata maka berdasarkan hasil analisa penerapan konsep hybrid working pada pemilu dapat menyeimbangkan kedua sistem dengan harapan pemilu 2024 akan menjadi wadah demokrasi yang lebih efisien, efektif dan transparan.