(untitled) (Legislatif, 2023)
Pelayanan publik yang baik harus terlihat adanya akurasi data yang jelas dan transparan, namun sampai penelitian ini berakhir dari situs resmi pemerintah daerah Sleman belum terlihat adanya data yang diperlukan, oleh sebab itu perlu menjadi bahan berbenah dalam melakukan pelayanan publik dan pertanggungjawaban publik terkait pendafataran tanah yang terjadi di kabupaten Sleman. Pada tahun 2022 pemerintah resmi menerapkan Inpres 1/22 tentang optimalisasi menggunakan BPJS Kesehatan, yang menunjuk hampir semua kementrian untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Namun, aturan tersebut tidak berjalan lama karena tidak maksimalnya sisitem yang digunakan saat ini, sehingga kantah Sleman mengajukan penundaan pelaksanaan Inpres 1/2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis dengan mengacu pada teori grindle dan hasel yang menerangkan bahwa kebijakan itu harus bisa diterima akal sehat dan bisa dilaksanakan dan dibutuhkan masyarakat. Namun, dalam temuan penelitian bahwa Inpres tersebut belum bisa dilaksanakan di kabupaten sleman karena masih memiliki hambatan dan tantangan berupa singkronisasi data antara BPJS dengan BPN wilayah Sleman, kemudian kebijakan tersebut tidak memiliki korelasi antara BPJS kesehatan dengan pengurusan jual beli tanah.