DAMPAK SOSIAL DOXING TERHADAP HAK PRIVASI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat dan canggih membuat penggunaan akan media elektronik semakin meningkat. Tingkat kebutuhan manusia yang semakin tinggi berkaitan dengan teknologi membuat setiap orang tidak dapat lepas dari media elektronik seperti platform media sosial. Kemajuan yang signifikan ini mempermudah pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi. Pada era ini, data pribadi kita adalah hal yang bersinggungan erat dengan aktivitas kita di setiap platform media sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu secara umum tetapi juga melibatkan pelaku kejahatan yang sering menjadi sasaran pengungkapan data pribadi. Penelitian dengan menggunakan metode pendetakan yuridis normatif yang melibatkan studi atas peraturan perUndang-undangan dan literatur hukum ini bertujuan untuk mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hak privasi yang mencakup data pribadi pelaku kejahatan sehingga dapat terlihat aspek-aspek yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh penegak hukum dalam memaksimalkan pelaksanaan peraturan tentang perlindungan data pribadi serta memberikan kepastian hukum. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi celah hukum dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hasil penelitian ini juga akan menunjukkan menyoroti dampak sosial dari pelanggaran hak privasi pelaku kejahatan, seperti stigmatisasi, pengucilan sosial, dan potensi main hakim sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peraturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan kepentingan publik. Penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan regulasi yang ada dengan mempertimbangkan aspek etika dan dampak sosial, sehingga menciptakan sistem hukum yang berkeadilan.