DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN

Abstrak

Peristiwa hukum Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) semakin marak di Indonesia, mengancam suara kritis masyarakat, aktivis, dan jurnalis. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi SLAPP melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 (Perma 1/2023). Walaupun seperti itu, peraturan ini masih belum komprehensif jika dibandingkan dengan pengaturan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki definisi dan prosedur yang lebih jelas dan luas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, perbandingan, dan konseptual untuk mengkaji regulasi Anti Eco- SLAPP di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perma 1/2023 memperkuat perlindungan hukum terhadap SLAPP, masih terdapat kelemahan, seperti ketidakjelasan dalam mekanisme ganti rugi dan beban pembuktian. Studi komparatif menunjukkan bahwa pengaturan Anti-SLAPP di Amerika Serikat dan Kanada menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh dan prosedur hukum yang lebih efektif dalam mencegah SLAPP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dengan Perma 1/2023, Indonesia perlu mengadopsi definisi yang lebih jelas dan prosedur yang lebih kuat untuk perlindungan hukum terhadap SLAPP, belajar dari praktik di negara-negara lain untuk melindungi hak partisipasi publik secara lebih efektif.