PENDAMPINGAN PENERAPAN HALAL PADA PELAKU USAHA UMKM DI KAWASAN WISATA KOTA PAREPARE (Jurnal Dinamika Pengabdian, 2022)
Produk makanan halal yang bersertifikasi sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat muslim tetapi juga bagi non-muslim. Hal ini disebabkan produk-produk makanan yang sudah memiliki sertifikat halal, memiliki jaminan kesehatan dan kualitas produk. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah semakin menggenjot para pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Pemerintah Kota Parepare salah satu yang tidak mau ketinggalan dalam menggenjot terwujudnya program kota destinasi wisata kuliner halal. Selain itu, tingkat pengetahuan terkait produk halal di kalangan pelaku usaha, restoran, café dan lainnya saat ini masih kurang dan umumnya menganggap makanan halal itu hanya dari bahannya saja. Masalah-masalah ini menjadi dasar pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (PPM) melalui program: (1) Sosialisasi penerapan halal dan Pemetaan pelaku UMKM; (2) Identifikasi bahan-bahan Produk Olahan dan Proses Pembuatan Produk; (3) Penyuluhan Keamanan Pangan; (4) Sosialisasi Penyelia; (5) Sosialisasi Hukum Sertifikasi Halal. Program dilaksanakan melalui kemitraan KKN PPM Universitas Hasanuddin Pemerintah Kota dengan metode Participatory Rural Appraisal yang melibatkan masyarakat. Hasil yang diperoleh berupa peta sebaran pelaku UMKM. Selain itu, bahan-bahan produk olahan dan proses pembuatan dapat diidentifikasi melalui Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dihasilkan. Jaminan produk dan proses produksi memacu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing kualitas produk, peningkatan penerapan iptek, peningkatan pengetahuan manajemen neraca keuangan usaha, nilai keamanan dan kesehatan produk serta peningkatan partisipasi mahasiswa dengan berbagai luaran yang dihasilkan.Kata kunci: Sertifikasi, Penerapan halal, UMKM.ABSTRACTCertified halal food products have become an urgent need for the community, not only for the Muslim community but also for non-Muslims. This is due to food products that already have a halal certificate, have health and quality guarantees for a product. This has encouraged several local governments to encourage business actors to take care of halal certificates for their products. The Parepare City Government is one that does not want to be left behind in boosting the realization of the city program for halal culinary tourism destinations. In addition, the level of knowledge related to halal products among business actors, restaurants, cafes and others is currently still lacking. Generally, they consider halal food only from the ingredients. These problems become the basis for implementing community service through the Community Empowerment and Learning (KKN PPM) program through the following programs: (1) Socialization of halal application and Mapping of MSME actors; (2) Socialization of the Halal Supervisor; (3) Food Safety Counseling; (4) Identification of Processed Product ingredients and Product Manufacturing Process; (5) Socialization of Halal Certification Law. The program is implemented through a partnership with the Parepare City Government using the Participatory Rural Appraisal method that involves the community. The results obtained are in the form of a map of the distribution of MSME actors. In addition, processed product ingredients and manufacturing processes can be identified through the resulting Halal Product Assurance System Manual (SJPH). Product assurance and production processes encourage business actors to improve product quality competitiveness, increase the application of science and technology, increase knowledge of business balance sheet management, value product safety and health as well as increase student participation with various outputs produced.Keywords: Certification, Halal application, MSME.
Keywords: Sertifikasi; Penerapan halal; UMKM