Sexual Violence and Gendered Policy Responses in an Indonesian Urban Governance: A Critical Feminist Perspective (JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 2025)
Studi ini memberikan analisis feminis kritis mengenai bagaimana peran perempuan dalam produksi dan reproduksi sosial, yang diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang tidak memadai, membentuk kerentanan mereka terhadap kekerasan seksual di Kota Makassar. Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, penelitian ini didasarkan pada data dari observasi, wawancara mendalam, serta dokumen yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk lembaga pemerintah, organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, dan serikat pekerja. Partisipan penelitian mencakup pekerja perempuan white-collar dan blue-collar, ibu rumah tangga, serta pekerja domestik. Melalui kerangka feminis kritis Nancy Fraser, studi ini menunjukkan bahwa sistem kapitalis memberlakukan beban ganda pada perempuan, mengeksploitasi tenaga kerja mereka di tempat kerja melalui diskriminasi upah dan terbatasnya peluang karier, sekaligus bergantung pada kerja domestik dan pengasuhan yang tidak dibayar serta tidak dihargai di dalam rumah tangga. Dinamika ini mendorong ketergantungan ekonomi pada suami dan penaklukan dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang ada belum efektif dalam melindungi hak-hak dasar perempuan, karena memberikan perlindungan dan bantuan sosial yang lemah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kritik penting terhadap eksploitasi perempuan oleh sistem kapitalis modern dalam ranah produksi maupun reproduksi. Nilai penelitian ini terletak pada rekomendasi berbasis temuan empiris untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan progresif dalam melindungi pekerja perempuan dan ibu rumah tangga, serta mereformasi pedoman hukum dan kelembagaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sehingga berkontribusi pada wacana akademik maupun reformasi kebijakan praktis.
Keywords: Kekerasan Seksual; Kebijakan Publik; Feminisme Kritis; Kebijakan Gender