Amanna Gappa is an open-access and peer-reviewed journal committed to publishing high-quality articles on unique and significant legal cases. The journal seeks to contribute to both academic knowledge and practical applications in the legal field. Our focus includes distinctive legal studies such as customary and communal land law, business law, land, and agrarian governance, and the dynamics of decentralization and recentralization, particularly in Indonesia. While emphasizing Indonesian legal cases, we also welcome manuscripts examining issues beyond Indonesia, provided they demonstrate strong relevance to Indonesian legal contexts and disputes. Articles in Amanna Gappa are published in Indonesian to cater to a specialized audience and to foster accessibility for readers within Indonesia. This aligns with our mission to deliver impactful and comprehensible scholarship to the local legal community while maintaining the highest standards of academic quality. Review Process and Author Guidelines Manuscripts submitted to Amanna Gappa undergo a rigorous double-blind peer-review process to ensure their academic integrity. Acceptance of articles is determined by the Editorial Board based on reviewers’ recommendations. Authors are advised to thoroughly review the guidelines and template provided for manuscript preparation. Please read and understand the author's guidelines for the preparation manuscript. Submissions not adhering to these guidelines will not proceed to the review stage. ISSN Online: 2549-9785 | ISSN Print: 0853-1609 Publisher: Faculty of Law, Hasanuddin University
Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
Reformulasi Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak: Perspektif Kriminologi
Statistik kriminal mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun, angka ini diyakini belum mencerminkan keseluruhan realitas, karena kemungkinan masih banyak kasus yang tidak tercatat atau tidak teridentifikasi oleh otoritas maupun masyarakat, yang dikenal sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime). Reformulasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menetapkan bahwa pelaksanaan kebiri kimia dilakukan dua tahun sebelum masa hukuman pokok berakhir. Penetapan waktu ini disebabkan oleh keterbatasan medis terkait durasi efektivitas suntikan kebiri kimia dalam tubuh terpidana. Selain itu, perlu adanya harmonisasi dan sinergi dalam proses pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan kebingungan di antara aparat penegak hukum.
Copyright (c) 2025 Amanna Gappa http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa
Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Merek Berdasarkan First to File Principle: Konflik Hukum Skyworth dan Skyworth-RGB
Skyworth Group Co., Ltd.,asal negara China mengajukan pendaftaran merek miliknya yaitu SKYWORTH ke Direktorat Merek di Indonesia, namun statusnya di tolak dengan alasan sudah ada merek yang serupa yaitu SKYWORTH-RGB telah terdaftar terlebih dahulu atas nama orang lain. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dengan cara pemeriksaan, penyusunan dan sistematisasi data. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu berdasarkan sistem first to file principle pihak yang paling berhak atas merek Skyworth adalah pihak Skyworth Group Co., Ltd., milik China. Putusan MA No. 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 telah sesuai dengan sistem first to file principle. Akibat hukum atas putusan ini berupa pembatalan dan pencoretan merek Skyworth-RGB milik Linawaty Hardjono dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek diwajibkan untuk menerbitkan sertifikat merek Skyworth atas nama Skyworth Group Co., Ltd.
Institutionalizing Customary Land Rights: Insights from the Hatam Tribe’s Ulayat Rights, West Papua
The marginalization of indigenous ulayat rights in Indonesia, particularly among the Hatam Tribe in Manokwari Regency, highlights critical gaps in legal recognition and socio-political inclusion, underscoring the urgent need for institutional frameworks that balance traditional practices with modern governance. This study seeks to address this gap by providing an in-depth analysis of the distinctive challenges and opportunities involved in institutionalizing customary law for the Hatam Tribe. The research focuses on examining the institutionalization process of the Hatam Tribe’s customary law in Prafi District, Manokwari Regency, West Papua, Indonesia. Using an empirical approach, the study gathered data from respondents representing the Manokwari Traditional Institution, the local government, and the community. A qualitative descriptive analysis was employed to interpret the findings. The results show that institutionalizing the ulayat (customary land) rights of the Hatam Tribe requires prioritizing justice by fostering collaboration between government bodies and indigenous communities to identify and validate these rights while ensuring comprehensive legal protection. Additionally, systems should be implemented to empower the Hatam Tribe to independently manage and benefit from their natural resources. This process must uphold and integrate local wisdom and traditional legal frameworks to preserve the tribe's cultural practices and social structures. Consequently, the institutionalization of ulayat rights should transcend mere formal recognition, aiming instead to achieve tangible social and economic justice for the indigenous community.
Optimalisasi Penyelesaian Aset: Tinjauan Kritis Kebijakan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kebijakan (yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020) dalam penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T). Dari 1.020 aset yang terdaftar sejak tahun 1989, sampai dengan 5 Agustus 2024 baru diselesaikan sebanyak 568 aset, sedang sisanya sebanyak 452 aset belum diselesaikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum dan non-hukum sebagai dasar analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, Pasal 10 PMK 62 mengandung ketidaksetaraan cara pandang negara dalam menyelesaikan ABMA/T antara yang dikuasai pemerintah dengan yang dikuasai pihak ketiga; kedua, Pasal 36 PMK 62 tidak selaras dengan UUPA terkait penerapan prinsip kepastian hukum; ketiga, Pasal 19 s.d. 32 PMK 62 memuat besaran kompensasi yang memberatkan; keempat, Pasal 32 PMK 62 menyebabkan penyelesaian ABMA/T melalui keringanan kompensasi secara riil tidak sepenuhnya tuntas; kelima, Pasal 30 dan 41 PMK 62, mempersulit penyelesaian ABMA/T karena mengandung ketidakadilan dan kesewenang-wenangan; keenam, Pasal 33 s.d. 34 PMK 62 memuat syarat pembuktian dengan putusan pengadilan Incracht yang sulit dilaksanakan. Saran dalam kajian ini adalah agar dilakukan pembaruan terhadap kebijakan yang menjadi kendala penyelesaian ABMA/T sebagaimana terurai dalam pembahasan dengan preskripsinya.
Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah
Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kota Tidore Kepulauan. Salah satu indikasinya adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang hanya melayani wilayah perkotaan, sementara desa-desa terabaikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilakukan di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat Kota Tidore Kepulauan atas lingkungan yang baik dan sehat belum terpenuhi secara memadai. Hal ini disebabkan oleh pencemaran sampah yang tersebar di berbagai lingkungan. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, seperti tempat penampungan dan pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat sering membuang sampah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, termasuk melalui program Bank Sampah. Namun, implementasi program ini belum berjalan efektif karena keterbatasan fasilitas dan kurangnya penyadaran masyarakat. Selain itu, penerapan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum dilakukan secara konsisten, sehingga target pengelolaan dan penanganan sampah yang direncanakan tidak berjalan optimal.
Kerangka Desentralisasi Asimetris dalam Memperkuat Hubungan Internasional di Wilayah Perbatasan Asia-Pasifik
Tulisan ini membahas kerangka desentralisasi asimetris dalam memperkuat hubungan internasional Provinsi Sulawesi Utara di kawasan Asia-Pasifik. Provinsi Sulawesi Utara, dengan posisi geografis yang strategis, berpotensi menjadi pintu gerbang bagi Indonesia menuju pasar global. Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan di kawasan Pasifik, tantangan masih dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan dinamika ini. Melalui analisis terhadap kebijakan otonomi daerah dan regulasi yang mendukung, artikel ini menyoroti pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan internasional. Dengan pendekatan desentralisasi asimetris, pemerintah daerah dapat meningkatkan peran dalam pengelolaan perbatasan, pengembangan ekonomi maritim, dan penguatan potensi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengeksplorasi relevansi dan implementasi desentralisasi asimetris dalam konteks hubungan luar negeri.
Copyright (c) 2024 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi dan Fasilitasi dalam Pengawasan Peraturan Daerah
Pembentukan peraturan daerah yang semakin hari semakin bertambah memerlukan kontrol dari pemerintah untuk menghindari terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan. Kontrol tersebut dilakukan dengan metode pengawasan preventif melalui pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Namun pelaksanaan pengharmonisasian mengalami dualisme kewenangan, yakni harmonisasi oleh Kemenkumham dan fasilitasi oleh Kemendagri. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran kewenangan pengharmonisasian kepada Kemenkumham merupakan kebijakan yang sentralistik namun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penataan regulasi di daerah. Peran pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah tidak dapat diabaikan sepenuhnya sehingga perlu mengakomodir kepentingan pengawasan kemendagri terhadap pembentukan peraturan daerah. Untuk itu pemerintah harus mengatur pelaksanaan pengharmonisasian secara kolaboratif antara Kemenkumhan dan Kemendagri, sehingga pelaksanaan pengawasan preventif peraturan daerah dapat berjalan optimal dan tidak dilaksanakan dalam dua metode yang berbeda.
Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Pemindahan Tiang Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara
Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya, justru memberikan dampak kerugian kepada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik. Penelitian dilakukan pada PT. PLN (Persero) UP3 Ternate, Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemilik tanah terhadap pendirian tiang listrik yaitu pertama perlindungan hukum preventif dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat terdampak dalam penentuan titik serta memastikan pembangunannya sesuai jarak aman dan keselamatan. Wajib pula dilakukan pengawasan dari pemerintah terhadap pendirian jaringan listrik yang merupakan bagian dari perlindungan preventif terhadap hak-hak masyarakat di Kelurahan Fitu, Kota Ternate Selatan. Hak dan kewajiban pendirian tiang listrik yaitu pihak PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah untuk fasilitas umum dalam hal ini untuk pendirian tiang listrik namun harus memenuhi kewajibannya dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi kepada pemilik tanah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.
Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam Perspektif Kepastian Hukum
Pendaftaran tanah yang dilakukan merupakan suatu usaha untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa substansi hukum pendaftaran tanah di Indonesia pada dasarnya telah berupaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, namun pada tataran praktis, penerapan ketentuan tersebut belum mampu mewujudkan kepastian hukum karena tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara tanah. Dengan tidak adanya suatu kepastian hukum, maka hak-hak masyarakat suatu saat dapat digugat, dan kita tidak akan tahu kapan gugatan itu akan muncul, karena pada dasarnya sertifikat tersebut bukanlah jaminan yang kuat.
Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perdagangan orang kini menjadi permasalahan yang kian kompleks, sebab tidak hanya menjadi perhatian domestik, namun telah menjadi isu universal dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa berbagai upaya yang dapat ditempuh dalam pemberian hak kompensasi dan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, baik oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun upaya korban melalui jalur litigasi dan non litigasi. Namun kenyataannya di lapangan, pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksananya.
Kedudukan Bank Tanah dalam Rangka Retribusi Tanah
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio legis pembentukan bank tanah dalam system hukum tanah di Indonesia dan untuk mengetahui kedudukan bank tanah di Indonesia dalam pelaksanaan Retribusi tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penilitian ini menjunjukan bahwa kedudukan bank tanah dalam rangka retribusi tanah tidak menjamin kesejahteraan masyarakat secara umum, sebaliknya, hanya menguntungkan kepentingan para investor sebagai pemilik modal. Terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan, membuka peluang investasi, memperparah monopoli tanah. Selain itu, hadirnya bank tanah, secara tidak langsung pemerintah mengulang kembali atau mangadopsi asas domein verklaring dan menyelewengkan hak menguasai negara. Semangat dan cara kerja bank tanah ini melegalkan praktik-praktik tanah negara dipersempit jadi milik pemerintah.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pembajakan Buku: Tantangan dan Perkembangan
Pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif. Salah satu kasus yang saat ini marak dan belum ada kejelasan penyelesaian hingga saat ini yaitu kasus pembajakan buku. Kasus ini sudah menjadi isu yang sering diperbincangkan dan sangat krusial. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keenam penguruan tinggi yang berada di Kota Ternate, sebanyak 32.498 mahasiswa aktif di masing-masing kampus. Banyaknya jumlah mahasiswa tersebut tentu tidak sebanding dengan pasokan buku sebagai bahan pengetahuan pada beberapa tokoh buku yang saat ini aktif menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bersama toko-toko buku diantaranya toko buku Amanah, Selekta, Gramedia, dan toko buku Kulaba yang diketahui terdapat buku-buku bajakan yang kemudian dijual. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan setiap pencipta dilindunggi hasil karyanya. Upaya perlindungan yang dilakukan berdasarkan observasi dapat dilihat baik preventif maupun represif belum sepenuhnya dilakukan bahkan dapat dikatan belum dilakukan sehingga progres kasus ini terus berkembang.
Copyright (c) 2023 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Quo Vadis Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum
Permasalahan tindak pidana kekerasan seksual semakin kompleks problematikanya saat menemui tahapan penerapan dan penegakan hukum. Jika dilihat dari substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efesien dengan di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya seringkali substansi hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, karena berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi socio-legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek substansi hukum (legal substance), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komperhensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.
Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Pelaku tindak pidana memanfaatkan aset kripto sebagai instrumen untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena aset kripto dinilai memberikan keamanan transaksi yang lebih baik, anonimitas, serta terbebas dari intervensi pihak pemerintah dan institusi keuangan. Untuk kepentingan pembuktian perkara pidana, penegak hukum perlu untuk melakukan penyitaan aset kri5pto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Namun, belum ada ketentuan teknis yang mengatur penyitaan aset kripto serta aset kripto memiliki keunikan tertentu, salah satunya nilainya yang fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah aset kripto merupakan komoditi digital yang bergerak namun tidak berwujud. Penyitaan terhadap aset kripto dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto, bank yang menyediakan akun virtual, dan pihak terkait serta meminta izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu, penentuan nilai aset kripto sehubungan dengan penyitaan dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu.
Tantangan dan Perkembangan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan
Pengaturan banding administrasi tidak secara tegas disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun substansi peraturan tersebut pada dasarnya pada intinya memberikan kewenangan kepada Menteri Agraria untuk melakukan pembatalan sertipikat sehingga peneliti tertarik mengkaji mengenai filosofi banding administrasi sebelum upaya hukum melalui peradilan tata usaha Negara dan penerapan banding administrasi dalam penyelesaian sengketa administrasi sertipikat hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif (internal review) dan litigasi di peradilan (judicial review) merupakan kombinasi instrumen dalam menjamin konsistensi tegaknya pilar-pilar negara hukum, khususnya bagi pemenuhan keadilan administratif (administrative justice) warga negara oleh negara c.q. pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dan pengadilan harus berbagi tugas dan peran guna saling melengkapi pemenuhan keadilan administrasi. Akibat Hukum tidak diajukannya upaya administrasi dalam sengkata tata usaha negara, hakim menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum dipergunakan oleh yang bersangkutan.
Pengaturan Honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistmatis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dengan adanya kejelasan mengenai honorarium PPAT serta untuk mewujudkan keadilan melalui pemerataan honorarium PPAT. Penerapan prinsip keadilan dalam pengaturan honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan keadilan distributif yang menilai keadilan dari proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan pada hak, jasa, uang dan juga jabatan, sehingga PPAT merupakan suatu jabatan yang mana menerima haknya berupa honorarium atas jasa yang diberikan kepada masyarakat.
Copyright (c) 2023 Amanna Gappa http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional terhadap Hak atas Lingkungan
Artikel ini mendiskusikan dinamika konseptualisasi hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional. Dimarkahi dengan pengadopsian Resolusi No. 76/300 oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2022, pengakuan internasional terhadap hak atas lingkungan mendapat momentumnya setelah 50 tahun Deklarasi Stockholm (1972). Sementara itu, dinamika di tingkat nasional dan regional menunjukkan perkembangan progresif. Terlepas bahwa Deklarasi Stockholm tidak menyatakan eksistensi hak atas lingkungan secara eksplisit, ditengarai jikalau teks “soft law” itu memberi pengaruh signifikan dalam konstitusionalisasi hak atas lingkungan di tingkat nasional. Dengan mengandalkan teori yang diajukan Besson terkait validasi dan legitimasi timbal balik terhadap HAM, artikel ini mengargumentasikan bahwa rekognisi hak atas lingkungan melibatkan interaksi yang erat antara norma hukum internasional dan nasional, sebagaimana pengakuan itu didorong oleh perkembangan “konstitusionalisme lingkungan” dan rekognisi hak atas lingkungan secara regional.
Copyright (c) 2024 Amanna Gappa http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Mediasi sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Negeri
Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan (pressure value) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Manokwari belum berjalan dengan baik, walapun sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum efektif pencapaiannya yang signifikan, hal ini dapat dilihat hanya sekitar 20% (dua puluh persen) yang berhasil di mediasi dan 80% (delapan puluh persen) lanjut proses persidangannya, di karenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berdamai sangat kurang, sedangkan mediasi secara adat sangat efektif dari sisi waktu yang tidak terbatas, biaya murah, tidak perlu juga menggunakan pengacara, karna niat awal dari kedua belah pihak adalah perdamaian.
Menakar Pengakuan, Perlindungan dan Pengaturan Peradilan Adat sebagai Hak Kekhususan Papua
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum terhadap pengakuan, perlindungan dan pengaturan Peradilan Adat secara normatif dalam kerangka UU Otonomi Khusus Papua. Secara de facto, peradilan adat sebagai salah satu subsistem penyelesaian alternatif pelanggaraan adat atau sengketa adat yang masih tetap eksis pada masyarakat hukum adat tertentu di Papua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan kewenangan peradilan adat harus menegaskan kasus-kasus pelanggaraann adat atau sengketa adat mana yang menjadi kewenangan peradilan tersebut dengan peradilan negara. Walaupun sesungguhnya peradilan adat tidak mengenal pembedaan perkara pidana dan perdata yang merupakan konsep hukum jajahan Belanda, namun untuk mengidentifikasi batas-batas kewenangan antara peradilan adat dan peradilan negara, untuk mengadili suatu perkara (objek), seharusnya dipilah antara perkara adat yang termasuk pelanggaran adat atau sengketa adat (dalam hukum negara masuk ranah hukum perdata) dan perkara adat yang termasuk pelanggaran adat atau delik adat.
Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
Perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara, namun pada praktiknya, belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan lingkungan, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga lingkungannya, sanksi yang dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Pengaturan norma lingkungan hidup dalam konstitusi perlu dikuatkan dengan meningkatkan derajat norma lingkungan hidup dalam bagian tersendiri dalam konstitusi.
Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedaulatan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing atas sengketa antara negara dengan pihak swasta asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum nasional dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing merupakan indikator tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap ketertiban umum yang mengakibatkan suatu putusan arbitrase itu tidak dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi apabila putusan arbitrase asing itu bertentangan dengan ketertiban umum yang melanggar undang-undang, kebijakan nasional, hukum nasional atau melanggar kesusilaan. Kedudukan hukum nasional Indonesia dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah merupakan indikator apakah suatu putusan itu melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan terdiri atas akibat hukum perdata dan akibat hukum publik. Akibat hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam putusan arbitrase tidak dapat terpenuhi dan dijalankan, sehingga kerugian perdata salah satu pihak tidak dapat dipulihkan. Selain itu, akibat hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah berimplikasi pada ketidakpastian pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap beberapa kasus putusan arbitrase.
Perspektif Hukum Persetujuan Tindakan Kedokteran atas Perluasan Tindakan Operasi
Perlindungan dan penegakan hukum di bidang medik di Indonesia belum optimal. Beragam kasus sengketa medik yang terjadi dan dieskpos di berbagai media hanyalah merupakan sebagian kecil kasus, puncak dari gunung es (iceberg). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum persetujuan tindakan kedokteran atas perluasan tindakan operasi. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum harus dilakukan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. Mengenai perlindungan hukum dokter dalam hal terjadinya kasus sengketa terkait persetujuan tindakan kedokteran dalam perluasan tindakan operasi di rumah sakit umum dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti dengan senantiasa menerapkan Standar pelayanan minimal, standar prosedur operasional, proses kredensial serta kehati-hatian dan ketelitian dalam bekerja. Jika terjadi sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan melalui negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pasien.
Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum perdata terhadap tindakan malapraktik tenaga medis di rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi data empirik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (cases approach). Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, dimulai dari terdaftarnya pasien di loket rumah sakit. Antara kedua pihak akan terjadi dua perjanjian yaitu perjanjian perawatan dan perjanjian medis. Rumah sakit memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan terhadap pasien yang maksimal. Sedangkan hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit terdiri dari hubungan ketenagakerjaan dan hubungan berdasarkan kontrak, dengan pola dokter sebagai karyawan dan dokter sebagai mitra. Tanggung jawab perdata tenaga medis terhadap tindakan malapraktik medis yang dilakukan di rumah sakit, dapat terjadi karena tenaga medis dan pasien terikat dengan transaksi terapeutik saat merawat pasien di rumah sakit. Jika terbukti bersalah, maka tenaga medis harus mempertanggungjawabkan hal ini kepada kedua pihak, yaitu kepada pasien dan juga kepada rumah sakit. Sedangkan tanggung jawab perdata rumah sakit dalam penyelesaian kasus malapraktik medis, sebagai tempat bekerja tenaga medis yang memberikan pelayanan medis terhadap pasien, harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis (vicarious liability).
Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah obyek yang telah dihibahkan terhadap pembatalan hibah tanah. Studi kasus Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pengembalian tanah dan bangunan rumah objek yang telah dihibahkan dinyatakan sebagai kebatalan relatif. Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan, dimana keadaannya disahkan dalam perbuatan hukum yang digantungkan pada kemauan salah satu pihak. Artinya, akibat hukum dapat timbul kepada penerima hibah jika dimohonkan batalnya pada pengadilan untuk memperoleh putusan yang berketetapan hukum tetap, dimana seluruh harta hibah yang telah diberikan terhadap setiap penerima hibah akan kembali menjadi milik sendiri pemberi hibah secara keseluruhan. Pembatalan hibah tanah sebagaimana Putusan Nomor 472/Pdt.G/2019/Pa.Tte pemberi hibah memiliki beberapa hak. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain.
Aspek Hukum Tanah Tongkonan sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tanah tongkonan sebagai harta pusaka yang tidak terbagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Penelitian dilakukan di Tongkonan Remen, Kelurahan Laang Tanduk, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah tongkonan yang berada dalam wilayah adat tongkonan adalah tanah komunal yang ditandai dengan adanya rumah tongkonan layuk sebagai simbol marga (keluhuran) suku Toraja. Keluhuran tersebut juga menjadi nilai yang merekatkan seluruh anggota keluarga dan representasi lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat Toraja. Dalam sistem pengelolaan aset berupa tanah tongkonan dan wilayah adat tongkonan ditandai dengan adanya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai pengelola dalam hal pemanfaatan tanah komunal dan pemeliharaan harta pusaka tongkonan secara berkala. Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga tersebut. Artinya, segala bentuk keputusan lahir dari dalam tongkonan tersebut melalui musywarah rumpun sebuah tongkonan.
Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian
Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian tentang bekerjanya hukum (law in action) di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Hal ini terbukti dalam beberapa partai politik diantaranya Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Nasdem yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat dipastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacat dan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diuji dalam konteks Undang-Undang Partai Politik, maka dapat dipastikan partai tersebut melanggar. Affirmative action telah diatur dalam ketentuan nasional. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun pada tataran praktis, kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Perlindungan Hukum Konsumen: Efektivitas Pengawasan Produksi Air Minum Isi Ulang
This study aims to determine the effectiveness of supervision of the production of refilled drinking water and the role of the Consumer Dispute Settlement Agency in providing legal protection to consumers in Palu City. This study uses empirical legal research on the operation of law (law in action) in society. The results show that legal protection for consumers of refilled drinking water is the responsibility of local governments. Supervision of refilled drinking water production in Palu City needs to be more adequate than expected by consumers. The public does not fully know the Consumer Dispute Settlement Agency, so since its establishment until this research, there has never been a consumer dispute over refilled drinking water before being tried at the Palu City Consumer Dispute Settlement Agency. Therefore, it is necessary to provide guidance and outreach to the community regarding the feasibility of refilling drinking water and the institutional existence of the Consumer Dispute Settlement Agency.
Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pemerintah memiliki otoritas dalam pengendalian izin usaha. Tidak hanya memperhatikan satu aspek ekonomis semata, namun yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengeluarkan izin yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological aproach). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi konflik sumber daya alam oleh pelaku usaha di 8 (delapan) lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sungguh pun berbeda-beda, identifikasi konflik yang ditemukan di lapangan, namun hasil penelitian menujukkan bahwa masalah ganti-rugi lahan adalah masalah yang paling urgen di dalam memanfaatkan SDA oleh para pelakuusaha. Hal ini dapat dilihat bahwa jawaban responden tidak merata. Ganti rugi lahan berada pada posisi yang cukup tinggi. Selanjutnya, masalah lingkungan, konflik tenaga kerja dan yang paling rendaha dalah Program CSR/comdev yang dilakukan oleh pelaku usaha. Mencermati karakteristik masyarakat Maluku Utara dan para pelaku usaha yang telah diidentifikasi model konflik yang terjadi ketidakseragaman. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap regulasi dibidang pertanahan khususnya dalam rangka perolahan tanah bagi kepentingan investasi. Model pemebesan lahan dengan cara jual beli yang diterapkan selama ini telah menghilangkan hak kepemilikan dari masyarakat atas tanah.
Pemulihan Korban Pengguna Narkoba (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)
Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Upaya agresif komponen bangsa terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, yakni; Pencegahan, Rehabilitasi dan Penegakkan Hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan. Tulisan ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis (sociological approach), yaitu menganalisis implementasi aspek hukum (normatif) dan mendeskripsikan aspek sosiologi hukum (empirik) terhadap pemulihan korban pengguna narkoba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persyaratan untuk menjadi residen sebagian besar belum memenuhi tujuan rehabilitasi, karena belum dilakukan verifikasi residen secara cermat dan optimal. Program rehabilitasi yang dijalankan adalah model terapi komunitas dan masih terbatas pada rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan rehabilitasi vokasional belum dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Sosialisasi program rehabilitasi belum dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan tenaga medis dan sosial (konselor) tentang metode dan materi rehabilitasi dan adanya tindakan apriori bagi sebagian tenaga medis dan konselor dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Metode dan substansinya sebagian besar tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia atau belum selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia.